Komnas HAM Diminta Desak Polres Merauke Setop Kekerasan terhadap 13 Aktivis KNPB

Emanuel Gobay membuat aduan ke Komnas HAM RI agar praktik penyiksaan 13 aktivis KNPB dihentikan oleh Polres Merauke./Foto: Acuantoday.com (Ali)

Acuantoday.com, Jakarta―Koordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay mendesak Komnas HAM RI menindaklanjuti Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor : 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021. 

Isinya, jelas Emanuel, meminta Komnas HAM RI menekan Kepolisian Resort Merauke Papua agar berhenti melakukan penyiksaan pada 13 (tiga belas) orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Merauke yang ditangkap pada 13 Desember 2020.

”Kami mendesak Komnas HAM RI memastikan komitmen Polres Merauke dalam menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hentikan praktik penyiksaan pada 13 aktivis KNPB,” kata Emanuel dalam keterangan pers yang diterima AcuanToday.com di Jakarta, Jumat (19/2).

Sejak penangkapan 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke pada 13 Desember 2020 lalu, papar Emanuel, di tahanan Polres, menunjukan bukti adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dari Polres Merauke terhadap 13 (tiga belas) orang aktivis KNPB Merauke.

Fakta tindakan penyiksaan itu, aku Emanuel, juga sudah dibenarkan oleh Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua usai melihat aktivis KNPB Merauke yang ditahan pihak kepolisian Resort Merauke.

”Ini membuktikan bahwa aparat Kepolisian Resort Merauke melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia,” ujar Emanuel.

Emanuel menjelaskan, ketiga belas aktivis beberapa mengalami luka di kepala dan dalam kondisi kesehatan yang memprihatinkan. 

Hal ini, menurutnya, menunjukkan rendahnya komitmen petugas Polres Merauke dalam menjunjung tinggi HAM dan aturan yang dibikin oleh Kapolri tahun 2009.

“Tindakan penyiksaan aktivis KNPB Merauke secara langsung menunjukan nihilnya komitmen penegakan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok Pokok Hak Asasi Manusia dalam Tugas Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Merauke,” pungkasnya. (mmu)

Comments

comments