Konflik Dengan Nelayan Lokal, PT Timah Diminta Menahan Diri

Ilustrasi-Operasi penambangan di laut./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―PT Timah kembali berkonflik dengan nelayan lokal. Konflik ini dipastikan akan menghambat pengoperasian perusahaan plat merah yang berlokasi di Bangka Belitung itu.

“Peran kami ini menjembatani, tentang bagaimana pola yang harus diterapkan PT Timah selaku perusahaan yang diberi amanah oleh negara. Kita malu jika konflik ini tidak selesai,” kata Wakil Ketua II Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Edwin Pratama Putra Edwin Pratama, Rabu (7/10).

Edwin menegaskan, perusahaan telah diamanahkan oleh negara, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2020 tentang tambang mineral dan batubara (Minerba).

Undang-undang itu juga diperbarui melalui Undang-undang Cipta Kerja.

“Jadi semua kewenangan ditarik pemerintah pusat. Pemerintah di daerah bersifat memberi rekomendasi bukan untuk mengeksekusi,” jelasnya.

Senator asal Riau ini menyadari betul tugas PT Timah, di satu sisi hasil produksinya menjadi pemasukan untuk kas negara, di sisi lain nasib nelayan pun harus dipikir, karena mencari nafkah di laut.

“Dalam konteks tindak lanjut pengaduan masyarakat, BAP memposisikan diri sebagai mediator yang berusaha memfasilitasi penyelesaian masalah,” ucapnya.

Diketahui, aduan nelayan yang diterima BAP DPD RI, terkait permasalahan penanganan penambangan Timah di Wilayah Pesisir Pantai Desa Rebo dan Pantai Matras.

Ada tiga pokok permasalahan dalam aduan itu. Pertama, penyalahgunaan wewenang yang mengatasnamakan masyarakat Desa Rebo. Kedua, kurangnya pengawasan terhadap hasil produksi penambangan timah secara keseluruhan di wilayah pesisir Babel.

Dan ketiga, terjadinya konflik antara penambang illegal dengan masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantai Rebo dan Pantai Matras. (rht)

Comments

comments