Konsistensi Hasil Penyidikan Kebakaran Kejagung Dipertanyakan

Gedung utama Kejagung yang terbakar pada Sabtu (22/8/2020) lalu. Polisi segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka setelah penyelidikan kasus tersebut dinyatakan P-16 atau telah ditunjuknya Jaksa Penuntut Umum (JPU)./Foto: Rohman Prabowo (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Konsistensi penyidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dipertanyakan. Pasalnya sejak awal Polri menyebut ada unsur kesengjaan dari inisden tersebut, tetapi belakangan diralat menjadi dengan tidak adanya unsur kesengajaan.

Anggota Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menilai keputusan tersebut terlalu terburu-buru. Ia mempertanyakan sejauh mana keakuratan data oleh Kabareskrim tersebut.

Apakah bisa dipertanggungjawabkan, sebab pada saat awal dikatakan, bahwa Gedung Kejagung itu ada unsur kesengajaan, dan sekarang setelah dilakukan penyidikan tinyatakan tidak ada.

“Lalu timbul pertanyaan apakah ada intervensi atau tekanan, sehingga dikatakan tidak ada unsur kesengajaan,” kata Wihadi dalam pesan tertulisnya, Kamis (22/10).

Sebenarnya, menurut politisi Partai Gerindra ini untuk menguji konsitensi mudah dilakukan yaitu dengan membandingkan hasil penyidikan dengan data awalnya, dan itu harus transparan.

Ia meminta penyelidikan kasus ini harus diperdalam lagi karena sudah membuat gaduh secara nasional dengan pernyataan awal, bahwa adanya unsur kesengajaab atau sabotase.

“Nah ini, tanggungjawab Polri untuk menjelaskan dengan dibuka secara transparan, sebenarnya mana yang menyebabkan kemungkinan ada sengaja dan mana yang sengaja tidak terbukti adanya ketidaksengajaan,” jelasnya.

Sebelumnya, Penyelidikan, dan penyidikan gabungan Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Mabes Polri, memastikan tak adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran yang melahap gedung utama Korps Adhyaksa.

Keyakinan tersebut, setelah Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) bersama Dirtipidum Bareskrim Polri kembali menggelar ekspose kasus kebakaran yang terjadi pada Agustus 2020.

“Tidak ada kesengajaan. Jadi itu, nanti kenanya kealpaan (Pasal) 188 (KUH Pidana),” kata JAM Pidum Fadil Zumhana usai gelar perkara bersama Bareskrim Polri, di Kejakgung, Jakarta, pada Rabu (21/10). (rht)

Comments

comments