Koperasi Perlu Dilibatkan dalam Penyaluran PEN

Ilustrasi: Pekerja menyelesaikan pembuatan kursi dan meja sekolah, di sentra industri mebel, kawasan Kranji, Bekasi, Jawa Barat./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta–Pemerintah perlu melibatkan koperasi dalam penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar semakin banyak UMKM yang mendapatkan manfaat dari program itu.

“Untuk mengakomodasi sektor mikro ini, pemerintah bisa menggandeng koperasi selain bank milik pemerintah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam rilisnya, Jumat (27/11).

Menurut Anis, agar dana UMKM itu tidak tersalurkan lebih tepat sasaran, pengawasan harus lebih ditingkatkan khususnya pengawasan di daerah.

Ia mengingatkan, berdasarkan data OJK, hingga April 2020 tercatat sebanyak 10 juta UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. 

Jumlah ini dinilai hanya sebesar 15,6 persen dari total UMKM yang kurang lebih mencapai 64 juta unit di Tanah Air.

Dengan demikian, lanjutnya, maka pemerintah dinilai perlu membuat diversifikasi skema penyaluran bantuan kepada UMKM di berbagai daerah.

“Selama ini, pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada UMKM melalui bank. Padahal, banyak UMKM utamanya level mikro yang tidak terjangkau oleh bank,” tegas Anis.

Menurut dia, sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal, baik dari dari perbankan maupun Lembaga keuangan lain.

Hal itu, ujar dia, menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak membantu sebagian besar UMKM di Indonesia.

“Pemerintah perlu memastikan 1545 BPR/BPRS dan koperasi-koperasi juga mendapatkan akses yang adil dalam program restrukturisasi. Beban tekanan likuiditasi dan risiko kredit juga lebih besar di BPR/BPRS, sehingga penting untuk memastikan bagaimana mereka dapat menjangkau penempatan dana pemerintah pada bank-bank peserta untuk program restrukturisasi,” paparnya. (ahm)

Comments

comments