Korupsi Bansos COVID-19, MAKI Desak Pelaku Dihukum Mati

Seorang petugas sedang mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati ribuan laporan masyarakat berkaitan dengan masalah penyaluran bansos sepanjang masa pandemi COVID-19. Laporan menunjukkan DKI Jakarta sebagai wilayah yang banyak laporan masalahnya.(Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mewanti-wanti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jangan ragu menerapkan jeratan hukum pidana mati bagi siapa saja yang terbukti korupsi hingga merugikan negara, wabilkhusus pelakunya penyelenggara negara.

Pernyatan yang dilontarkan Koordinator MAKI Boyamin Saiman ini merespons perbuatan korupsi Menteri Sosial Juliari P Batubara yang diduga berbuat korupsi dana bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang susah-susahnya.

Ia menuturkan KPK sangat memungkinkan menerapkan jeratan hukum sebagaiamana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor). Dalam UU itu, ada pasal yang mengatur koruptor bisa dipidana hukuman mati.

“Layak dituntut hukuman pidana mati karena diduga korupsi pada saat bencana, harus dikonstruksikan Pasal 2 dan 3 karena penyalahgunaan wewenang juga,” kata Boyamin dalam keteranagn tertulis, Minggu (6/12).

Terlebih bila merujuk pada konstruksi perkara korupsi, Boyamin beranggapan Juliari dengan sengaja melakukan penyelewengan wewenangnya sebagai pejabat negara demi korupsi memperkaya diri. Sebab dengan kuasanya, Juliari bisa mengatur harga pengadaan bansos, yang dampaknya negara mesti mengeluarkan dana lebih dari seharusnya.

“Jadi ini bukan semata-mata suap tapi penyalahgunaan wewenang. Buktinya itu kerugiannya negara bukan suapnya di angka Rp10 ribu dari di Rp300 ribu, tapi bukan suapnya itu, tapi kan semestinya negara cukup membayar Rp290 ribu bukan bayar Rp300 ribu ini kan ada pemahalan harga jadi gitu lho penyalahgunaan wewenangnya,” tutur dia.

Sebagaima UU yang dirujuk, pasal 2 dan 3 secara gamblang menjelaskan hukuman pidana mati, yang juga fokusnya pada tindak korupsi oleh penyelenggara negara.

Pasal 2 UU tersebut berbunyi demikian:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sementara pasal 3 menekankan pada pelaku korupsi yang berstatus pejabat negara, tapi menyalahgunakan kewenangannya.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

KPK sendiri belum menjerat Juliari dan 4 tersangka lain dengan sangkaan pasal di atas. Alasannya, belum didapati bukti kuat dan saksi yang mendukung dalam proses penyidikan.

“Saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 2 itu,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Minggu (6/12) dini hari.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos corona ini. Pertama, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos, dan Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Perkara rasuah ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan corona berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.

Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat PPK Kemensos dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

Hasil penelusuran KPK menduga adanya kesepakatan di antara mereka soal fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.

Nominal kesepakatan yang diusul Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos.

Untuk melancarkan aksi korupsi bansos ini, kontrak pekerjaan dibuat oleh kedua pejabat PPK Kemensos pada bulan Mei-November 2020 dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yang di antaranya adalah Ardian I M dan Harry Sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Nama korporasi terakhir diduga tak lain milik Matheus sendiri.

Dari kongkalikong di antara mereka, Juliari diduga telah menerima suap sebesar Rp17 miliar, yang diberikan oleh pihak swasta (Ardian dan Harry) dalam dua termin. Pertama Rp8,2 miliar dari Matheus melalui Adi, lalu Rp8,8 miliar dari uang fee bansos Oktober-Desember.

Dalam kasus ini, Juliari selaku penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Adi dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Ardian dan Harry selaku pemberi, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rwo).

Comments

comments