KPK Cium Indikasi Kerugian Negara pada Program Pengadaan Vaksin Covid

Petugas Brimob Polri mengamankan vaksin COVID-19 untuk Riau yang tiba di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (5/1/2021).Foto:Antara / FB Anggoro

Acuantoday.com, Jakarta―Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya potensi kerugian keuangan negara dalam program pengadaan vaksin Covid-19. 

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atas program vaksinasi sudah melalui kajian yang dilakukan komisi antirasuah beberapa waktu lalu. 

Lili berangkat pada keyakinan, kalau vaksin CoronaVac buatan Sinovac dari perusahaan Tiongkok itu yang telah dibeli Indonesia masih ada kemungkinan gagal uji klinis dan tidak dapat digunakan.

Dalam diskusi webinar Kamis (14/1) kemarin, ia mengatakan, persoalan bukan cuma soal uji klinis vaksin yang kemungkinan hasilnya meragukan, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana distribusi vaksin yang menelan anggaran dana hingga puluhan triliunan rupiah itu.  

Lili merujuk pada petunjuk teknis vaksinasi Covid-19, yang diterbitkan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan. 

Dijelaskan, vaksin mesti disimpan dalam vaccine refrigerator standar. Bagi fasilitas kesehatan yang belum mempunyai vaccine refrigerator standar, bisa menggunakan lemari es domestik atau rumah tangga.

Ketika vaksin sudah diterima di masing-masing provinsi dan bakal dilakukan vaksinasi, maka vaksin mesti diantar dengan kontainer pasif, yaitu vaccine carrier

Daya tahan vaksin yang dikemas melalui vaccine refrigerator standar atau lemari es (cooler) yang kemudian diangkut oleh vaccine carrier itu hanya bertahan enam jam, setelah sejak pertama kali dibuka. 

“Persoalan muncul di sini,” tegas Lili. 

Menurutnya, sejak vaksin keluar dari cooler, ia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam tidak laku, tidak bisa digunakan apa pun. 

“Nah seperti apa mendistribusikan ini, dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tau geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya. Tetapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik,” paparnya.

KPK tidak berhenti pada dugaan bakal adanya potensi kerugian negara atas program vaksinasi, tapi juga kelak berpotensi ditemukan benturan kepentingan. 

Titik rawan benturannya, kata Lili, terletak pada  penetapan jenis dan harga vaksin.

“Penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin Covid-19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran,” ucap Lili.

Lili berpandangan, harga sebuah vaksin tentu juga dihargai dengan alat tambahnya ketika mau vaksin, misal dari alat suntik hingga tenaga honor yang membantu vaksinasi. 

“Sehingga ketika diakumulasi mungkin satu vaksin nilainya sekitar Rp50 ribu kah, Rp100 ribu kah, Rp200 ribu kah,” terangnya.

Perlu diketahui, total anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan pada tahun 2020 untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi adalah sebesar Rp 35,1 triliun.

Dana itu berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.

Dari jumlah dana yang dianggarkan, tahun lalu Indonesia telah membelanjakan anggaran sebesar Rp637,3 miliar, untuk pengadaan 3 juta dosis vaksin Sinovac (1,2 juta dikirim tahun 2020, 1,8 sisanya dikirimkan tahun 2021) dan 100.000 dosis vaksin CanSino pada akhir Desember 2020.

Selain itu, anggaran digunakan untuk pembelian alat-alat pendukung seperti jarum suntik, alkohol swab, dan safety box. Total dana yang keluar hingga 2020 adalah sebanyak Rp277,45 miliar. (rwo)

Comments

comments