KPK Minta Pengelola GBK Tinjau Ulang Kerja Sama Mitra di Sejumlah Aset Negara

Gedung KPK Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) meninjau ulang kerja sama 13 objek aset dan/atau mitra kerja sama dalam pemanfaatan aset milik negara.

Permintaan ini disampaikan Koordinator Wilayah KPK Asep Rahmat dalam pernyataan tertulisnya, Senin (28/9) ini.

Menurut Asep, kontrak kerja sama yang sudah ada dibiarkan saja berjalan, hanya saja mesti ada penyesuaian prinsip kerja sama yang berasas win-win solution

Peninjauan ulang kerja sama, tambah Asep, sebagai upaya fasilitasi, mediasi, dan percepatan optimalisasi aset GBK demi keuntungan negara. 

“Harapannya, pada akhir Desember 2020 ada titik terang soal optimalisasi aset atau minimal komitmen para pihak untuk menyelesaikan tunggakan yang menyebabkan negara merugi,” kata Asep. 

Sehingga, lanjut Asep, solusi atau kerja sama yang terbangun ke depan membuahkan keuntungan bagi kedua belah pihak, sesuai pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian maupun regulasi.

Penyesuaian kerja sama yang disebut Asep, merujuk pada audit pengelolaan barang milik negara periode 2017-2018 di Kementerian Sekretariat Negara. Salah satunya aset negara di GBK. 

BPK mencatat mitra dari PP GBK memiliki piutang sampai dengan 31 Agustus 2020 sebesar 101,062 dolar AS. Piutang itu merupakan kewajiban atas bisnis utamanya, dan sebesar Rp2,5 miliar kewajiban bagi hasil atas pengelolaan bisnis sampingan yang mestinya disetor ke PP GBK. Mitra ini juga diketahui mempunyai bisnis baru, tapi belum pernah bagi hasil.

Temuan BPK juga menguak potensi kerugian negara dalam pengelolaan aset PPK-GBK terhadap kompensasi atau kontribusi tetap dari pengguna Jakarta Convention Center (JCC) atau PT Graha Sidang Pratama, sebesar 200 ribu dolar AS per tahun, sepanjang 2015-2018. 

Padahal semestinya, kontribusi tetap yang disetujui kedua belah pihak pada 2015 dan berlaku sampai 2019 sebesar 237 ribu dolar AS per tahun.

Temuan lainnya, PPK-GBK juga tercatat belum menerima pembayaran royalti pemakaian tanah dari PT Indobuildco. Perusahaan ini, bergerak sendiri dalam memperpanjang masa berlaku sertifikat hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan GBK sejak 2003 hingga 2023 alias 20 tahun. 

Aset tersebut kini dipakai untuk Hotel Sultan, yang dulu terkenal sebagai kompleks Hotel Hilton. (rwo)

Comments

comments