KPK Panggil Lima Saksi Kasus Korupsi RTH Bandung, Dua Ibu Rumah Tangga

Gedung KPK Jakarta./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Perkembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sudah sampai pada tahap pemeriksaan saksi, baik di kalangan internal dan eksternal Pemkot. 

Penyidik KPK memanggil lima orang saksi pada Rabu (30/9) ini. Mereka dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Dadang Suganda, yang diduga menjadi makelar atau perantara pejabat Pemkot dalam memuluskan korupsi anggaran pengadaan RTH. 

“Hari ini kami panggil lima saksi dalam kapasitasnya untuk tersangka DS,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada Acuantoday.com, Rabu. 

Mereka yang dipanggil, kata Ali, berstatus mulai dari pegawai swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Bandung. Selain itu, ada juga dua orang saksi yang status pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga (IRT).

Pegawai PNS yang dimaksud bernama Imran. Ia disebut bertugas di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandung. Kemudian, Diki Afandi, dan Hasbullah, saksi dari kalangan pegawai swasta. Sedangkan, dua IRT bernama Novia Betesda Siahaan dan Amanda Ayudhia.

Kendati begitu, Ali tak membeberkan detil apa yang akan dicecar KPK dari lima saksi tersebut. 

Tapi, yang jelas, katanya, KPK bisa mendapat petunjuk baru dari pegawai PNS Kota Kembang itu, mengingat lingkungan kerjanya berkaitan dengan lingkup kerja Edi Siswadi, Sekretaris Daerah Kota Bandung. Nama terakhir diduga juga terlibat dalam aliran dana korupsi kasus ini. 

Sementara itu, KPK sudah menetapkan Dadang Suganda sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia ditetapkan komisi antirasuah karena diduga menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung, Kadar Slamet, dalam mengkorupsi dana pengadaan RTH Kota Bandung tahun 2012.

Laporan KPK mengungkap awal kasus korupsi ini, setelah Pemkot Bandung mengajukan pengadaan lahan RTH sebesar 10 ribu meter persegi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. Anggarannya sekitar Rp15 miliar.

Akan tetapi, anggaran menjadi membengkak hingga Rp123,93 miliar, seiring usul pengadaan lahan RTH itu masuk dalam agenda pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

Setelah anggaran disetujui, Dadang dan Kadar memainkan perannya sebagai makelar. Mereka memastikan, agar Pemkot Bandung tidak membeli langsung tanah RTH dari pemilik aslinya.

Ketika tanah tersedia, Pemkot Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang Suganda. Namun dirinya hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik tanah sehingga diduga memperkaya diri sekira Rp30 miliar. (rwo)

Comments

comments