KPK: Pengurangan Hukuman Koruptor oleh MA Jangan Menggerus Semangat Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango, Selasa (29/9) mengingatkan putusan pengurangan hukuman bagi koruptor oleh Mahkamah Agung (MA) jangan sampai menggerus rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Banyaknya kasus pengurangan hukuman koruptor oleh Mahkamah Agung (MA) dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyusul kritik dari masyarakat antara lain dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencermati maraknya pengurangan hukumam koruptor oleh MA sepeninggal Hakim Agung Artidjo Alkostar.

“Seharusnya MA dapat memberi argumen sekaligus jawaban di dalam putusan-putusannya, khususnya putusan Peninjauan Kembali (PK),” kata Nawawi di Jakarta, Selasa (29/9).

Legal reasoning dari MA dinilainya penting karena pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo. Agar putusan PK MA tersebut tidak menimbulkan kecurigaan publik.

“Sehingga tidak menimbulkan kecuriagaan tentang tergerusnya rasa keadilan dalam pemberantasan korupsi,” kata Nawawi.

Nawawi mengakui ketiadaan sosok Hakim Agung seperti Artidjo Alkostar di MA menjadi salah satu peluang besar para koruptor menerima berbagai pengurangan hukuman.

Ia juga mencermati para koruptor banyak yang dikurangi hukumannya oleh MA setelah ditinggal Artidjo Alkostar yang telah purnatugas sebagai hakim agung pada 2018 lalu.

“Terlebih putusan-putusan PK yang mengurangi hukuman ini marak setelah Gedung MA ditinggal sosok Artijo Alkostar. Jangan sampai memunculkan anekdot hukum bukan soal hukumnya tetapi siapa hakimnya,” ucap Nawawi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyatakan ketiadaan sosok Artidjo Alkostar di MA sebagai salah satu peluang besar para koruptor menerima berbagai pengurangan hukuman.

KPK telah membeberkan daftar 20 koruptor yang menerima pengurangan hukuman dari MA melalui putusan PK sepanjang 2019-2020.

KPK pun menyatakan pengurangan masa hukuman para terpidana korupsi berdasarkan putusan PK yang diputuskan oleh MA dapat memperparah korupsi di Indonesia.(har)

Comments

comments