KPU Diminta Serius Perhatikan Masyarakat Adat dan Disabilitas

Ilustrasi-Kampanye Pemilihan Umum./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk memberikan perhatian serius kepada kelompok masyarakat rentan, atau masyarakat adat yang masih tinggal di hutan lindung.

Sebagian besar kelompok ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai syarat utama seseorang menyalurkan hak pilih yang diatur dalam UU adalah memiliki KTP.

“Ini pekerjaan rumah (PR) terbesar bagaimana kedepan dalam menyelenggarakan pemilu. Apakah kemudian karena tidak memiliki KTP mereka tidak bisa memilih?,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers yang diterima Acuantoday.com, Jumat (30/10).

Menurut Bagja, saat ini harus mulai dirancang bagaimana masyarakat adat dapat memiliki identitas tersendiri atau KTP khusus.

“Kita harus sudah mulai merancang Ini harus ada perbincangan serius terkait masalah ini. Untuk kasus seperti ini harus ada pengecualian,” jelasnya.

Selain itu, infrastruktur kepada orang-orang disabilitas juga harus menjadi perhatian pemerintah, karena sejauh ini ada sikap abai kepada kelompok ini, hingga mereka sulit datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya.

“Jalan sempit dan tidak ada akses untuk kursi roda. Ini juga harus kita pikirkan ke depan,” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnya, persoalan masyarakat adat dan disabilitas harus menjadi perhatian dalam RUU kedepan.

Dia berharap baik dari NGO dan penyelenggara pemilu bisa memperjuangkan satu atau dua pasal yang mengatur masyarakat rentan.

“Ini yang harus dipikirkan kedepan bagaimana memasukkan ini kedalam rumusan UU. Inilah yang harus didorong untuk memasukkan 1 atau 2 pasal tentang kelompok rentan,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments