KPU Mau Diisi Lagi Keterwakilan Partai Dinilai Bentuk Kemunduran

Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol Jakarta (ANTARA/Istimewa)

Acuantoday.com, Jakarta – Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Saan Mustopa menyarankan agar penyelenggara Pemilu tidak boleh dari Partai Politik (Parpol), karena hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa penyelenggara Pemilu harus dari unsur independen.

“Nasdem ingin penyelenggara pemilu tidak boleh dari parpol karena UUD 1945 mengamanatkan bahwa KPU lembaga negara yang bersifat mandiri. Untuk menjaga kemandiriannya diisi bukan orang partisan, tapi harus independen,” kata Saan Mustopa kepada wartawan, Kamis (28/1).

Saat Mustopa mengakui ada beberapa fraksi yang menginginkan ada keterwakilan partai politik di KPU seperti pada Pemilu 1999. Tetapi Saan menegaskan bahwa hal itu bukanlah dari fraksi NasDem.

“Memang ada beberapa teman-teman di fraksi yang mengusulkan agar KPU seperti pemilu 1999 bahwa keanggotaan dari partai politik,” jelasnya.

Tempat terpisah, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, aturan keterwakilan partai politik dalam komposisi anggota KPU dalam RUU Pemilu adalah sebuah kemunduran.

“Usulan itu merupakan kemunduran,” tegasnya.

Dijelaskan dia, KPU bukan dari kalangan partai politik yang mana sudah tertuang dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 bahwa penyelenggara Pemilu harus lembaga independen.

“Sehingga jika ada orang yang berlatar belakang partai ingin maju sebagai penyelenggara pemilu, maka harus ada jeda waktu lima tahun setelah mundur dari partai,” jelasnya.

Diketahui, dalam pasal 16 angka (7) draf RUU Pemilu. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan partai politik secara proporsional berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya. (rht)

Comments

comments