KPU Terima Ratusan Laporan Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini telah menangani 188 laporan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara ad hoc.

Hampir semua laporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas dan profesionalisme penyelenggara.

Dari total kasus yang dilaporkan, sebanyak 179 laporan sudah diselesaikan, dan sembilan lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan terhadap ratusan pelanggaran itu beragam, ada yang mendapat sanksi ringan, hingga pencopotan.

”Di Kabupaten Fakfak Barat ada yang pemberhentian tetap,” kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran etik, Jumat (30/10).

Menurut Ilham, semua pengaduan yang dilaporkan diproses oleh tim khusus KPU di daerah. Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran ringan, sanksi yang diberikan masih sebatas peringatan, tetapi jika masuk kategori berat, maka akan diberhentikan tetap setelah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Semua pengaduan yang masuk, lanjut Ilham, akan diproses tim khusus yang dimiliki KPU daerah. Mulai pemeriksaan, proses klarifikasi, hingga pengambilan keputusan.

Meski begitu, kata Ilham, ada sebagian kasus yang dapat diselesaikan tanpa ke DKPP dengan cara pelaku harus mengundurkan diri.

”Misalnya di Kabupaten Mukomuko (Bengkulu), diberhentikan sebagai ketua PPS, yang bersangkutan mengundurkan diri,” ucapnya.

Untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan damai, Ilham mengakui KPU membuka pintu pengaduan bagi masyarakat, apabila kedapatan ada penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran.

”Sehingga (KPU) dipercaya masyarakat. Ini modal besar bagi kita menyelenggarakan pemilu,” tutupnya. (rht)

Comments

comments