Kubu AHY Sebut KLB Partai Demokrat Inkonstitusional

Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto. (Foto : dpr.go.id)

Acuantoday.com, Jakarta- Kepala Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) yang ditujukan untuk mengambil alih Partai Demokrat digelar seolah konstitusional oleh Moeldoko Cs, namun faktanya gerakan tersebut inkonstitusional karena tak sedikitpun mendapatkan restu dari kepengurusan yang resmi.

“Meskipun KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB saat ini, dapat dipastikan itu gerakan Inkonstitusional, karena sesuai AD/ART Partai Demokrat pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai,” kata Didik dalam keterangannya, Jumat (5/3).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, saat ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Indonesia tetap solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan tidak ada yang menyatakan mendukung gerakan KLB.

Belum lagi, Majelis Tinggi Demokrat tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun, terkait pelaksanaan gerakan yang disebutnya ilegal tersebut. “Mustahil KLB dapat dilakukan,” tegasnya.

Jika seandainya KLB dipaksakan oleh Moeldoko Cs, apalagi dilakukan oleh pihak eksternal Demokrat, Didik menegaskan perbuatan itu bukan hanya melanggar hukum, tapi telah membahayakan tatanan demokrasi bangsa.

“Pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan karena selain mencederai prinsip negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Didik meminta, Pemerintah seharusnya hadir melindungi Partai Demokrat yang jelas-jelas sah secara hukum dan diakui negara. Begitupun Pemerintah sudah sepatutnya menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan tersebut. Selain itu, kata Didik, Polri harus bertindak memberikan pengayoman dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban negara. Menurutnya, Polri perlu mengambil langkah nyata untuk membubarkan KLB yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal.

“Apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi ijin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut,” ucapnya.

Lebih jauh Didik menjelaskan, jika nantinya KLB yang sejak awal ilegal didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum Yasonna Laoly harus tegas menolaknya. Sebab, AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kementerian Hukum sendiri. Dengan begitu, Menteri Yasonna semestinya sudah memahami sepenuhnya kedudukan aturan maupun struktur personalianya.

“Belum lagi pada tanggal 4 Maret 2021 surat DPP Partai Demokrat sudah diterima Kemenkumham terkait dengan standing perencaan dan pelaksanaan KLB yang illegal dan inkonstitusional. Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB,” tegasnya. (rht)

Comments

comments