Kudeta Myanmar Kurangi Minat Investasi Perusahaan AS

Personel militer berjaga di titik pemeriksaan di jalan yang menuju kompleks gedung Parlemen di Ibu Kota Naypritaw, Myanmar, Senin (1/2/2021). Junta Militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dan pemberlakuan status darurat nasional selama setidaknya satu tahun./Foto:Reuters/Stringer

Acuantoday.com, Washington –  Para analis memperkirakan kudeta di Myanmar akan mengurangi minat investor Amerika Serikat (AS)  untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Selain itu kemungkinan beberapa perusahaan besar AS akan  menarik diri.

Menurut data Biro Sensus AS, total perdagangan barang antara Myanmar dan Amerika Serikat berjumlah hampir 1,3 miliar dolar AS dalam 11 bulan pertama 2020, naik dari 1,2 miliar pada 2019

Pakaian dan alas kaki menyumbang 41,4 persen dari total impor barang AS, diikuti oleh koper yang menyumbang hampir 30 persen, dan ikan yang menyumbang lebih dari empat persen, kata Panjiva, unit penelitian rantai pasokan S&P Global Market Intelligence.

Pembuat koper Samsonite dan pembuat pakaian milik pribadi LL Bean termasuk di antara importir besar, bersama dengan pengecer H&M dan Adidas, kata Panjiva.

Data investasi langsung AS tidak tersedia, kata kantor Perwakilan Dagang AS.

Tentara Myanmar pada Senin (1/2) menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun, dengan mengatakan telah menanggapi apa yang disebut penipuan pemilu.

Langkah tersebut memicu kecaman dari para pemimpin Barat dan ancaman sanksi baru oleh pemerintah AS, dan menimbulkan pertanyaan tentang prospek satu juta pengungsi Rohingya.

Lucas Myers, analis Woodrow Wilson International Center for Scholars, mengatakan, kudeta itu akan memperburuk ketegangan dalam hubungan AS-Myanmar dan semakin memperumit hubungan perdagangan mereka.

“Dalam perdagangan, situasi Rohingya dan catatan hak asasi manusia Myanmar yang bermasalah membuat investasi kurang menarik bagi perusahaan Barat dibandingkan dengan China,” kata Myers.

William Reinsch, pakar perdagangan di lembaga pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan perusahaan-perusahaan AS dapat memilih untuk keluar dari Myanmar, mengingat perkembangan terbaru dan janji Pemerintahan Biden untuk lebih fokus pada hak asasi manusia. (Bram/Antara)

 

 

Comments

comments