Kunker ke Daerah, Komisi II Fokus pada Masalah Penjualan Pulau

Ilustrasi- Salah satu pulau tak berpenghuni yang menjadi objek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Masa reses persidangan DPR kali ini akan berakhir hingga 7 Maret mendatang.

Pada masa reses kali ini, Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri fokus menyelidiki masalah penjualan pulau yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku prihatin dengan maraknya isu jual beli pulau di Indonesia yang ramai dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini.

Isu penjualan pulau memang sudah lama terjadi, namun pada tahun ini isu tersebut semakin gencar.

“Sekarang marak lagi, paling fenomenal itu penjualan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan yang diselidiki aparat penegak hukum,” kata Doli dalam keterangannya, Jumat (19/2).

Doli mengaku akan memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) untuk memastikan bahwa penjualan pulau di Indonesia tidak boleh terjadi.

Doli mengatakan, penjualan pulau tidak diperbolehkan apalagi ke pihak asing, karena akan mengurangi eksistensi pulau-pulau Indonesia. Menurutnya belum tentu pulau yang dijual itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

“Kami kira perlu diperkuat regulasinya, karena masalah penjualan pulau ini kerap luput dan dianggap biasa,” ucapnya.

Politikus Golkar itu juga telah menerima laporan tentang penjualan pulau di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu diketahui saat pihaknya menggelar reses masa sidang 2020-2021 di Kepri tanggal 15 Februari 2021. Dalam reses tersebut, pihaknya mendapat informasi penjualan tiga pulau di Anambas melalui situs online luar negeri, yaitu Pulau Ayam, Pulau Yudan, dan Pulau Kembung.

“Ini pentingnya reses di daerah-daerah, kami baru tahu informasi soal penjualan pulau di Anambas. Masalah ini juga akan dibawa saat rapat kerja dengan Kemendagri dan Kementerian ATR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Doli meminta Kemendagri dan Kementerian ATR mengecek isu penjualan pulau di Indonesia, karena ia khawatir kejadian penjualan pulau sering terjadi namun tidak terekspos.

“Contohnya penjualan Pulau Selayar senilai Rp900 juta, kalau tidak bersinggungan dengan wilayah Balai Tanaman Nasional, mungkin masalah ini tidak terekspos,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments