Larangan Ekspor Kelapa Bulat, DPR: Pemerintah Harus Atur Kebijakan Harga

Ilustrasi-Kelapa bulat./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta–Rencana pemerintah yang akan melarang ekspor kelapa bulat, harus diimbangi dengan kebijakan penetapan harga kelapa seperti yang diberlakukan pada kelapa sawit.

“Kalau aturan soal harga kelapa sudah ada, baru pemerintah bisa mengeluarkan larangan ekspor kelapa bulat,” kata Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. 

Menurut dia, penetapan harga terendah terhadap komoditas kelapa harus dibuat, sehingga saat harga jatuh di bawah harga penetapan terendah, maka ada lembaga semacam Perum Bulog yang membeli kelapa petani.

Sebelumnya, industri kelapa mengajukan pengaduan ke Komisi IV dan Komisi VI DPR bahwa sejak keran ekspor kelapa bulat dibuka mereka sering kekurangan bahan baku sehingga meminta ada kebijakan melindungi industri dalam negeri dengan larangan ekspor kelapa bulat.

Wahid menyatakan, sangat mendukung hilirisasi supaya Indonesia mengekspor produk olahan kelapa yang bernilai tambah tinggi.

“Tetapi dalam kondisi sekarang industri tidak sanggup membeli semua kelapa petani, juga harganya jauh di bawah kemampuan eksportir. Kalau tiba-tiba dilarang maka petani yang akan dirugikan,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Riau II itu.

Menurut dia, masalah yang dihadapi industri pengolahan kelapa saat ini bukan bahan baku yang kurang, tetapi tidak mampu bersaing dengan eksportir dalam mendapatkan kelapa dari petani.

Eksportir membeli langsung dari kebun petani dengan harga lebih tinggi Rp500-700/butir dibanding industri dalam negeri.

Oleh karena itu, lanjutnya, industri kelapa lokal harus berbenah, mengapa industri pengolahan kelapa global mampu membeli dengan harga lebih tinggi. Sudah puluhan tahun industri pengolahan kelapa lokal menikmati harga kelapa yang rendah.

Tahun lalu, industri kelapa global sempat menghentikan pembelian kelapa bulat, tambahnya, akibatnya harga kelapa petani langsung jatuh.

“Larangan ekspor kelapa bulat pada saat ini akan menguntungkan industri tetapi merugikan petani,” katanya.

Menurut dia, Indonesia memang tidak bisa terus menerus mengekspor kelapa bulat. Ekspor harus diubah menjadi produk olahan kelapa yang bernilai tambah tinggi.

Industri harus diperbanyak dan efisien sehingga mampu menampung dan membeli kelapa petani dengan harga seperti eksportir. (ahm)

Comments

comments