Larangan Nobar Film G30S/PKI, Polri: karena Berkerumunnya

Nonton Bareng (nobar) film G30S/PKI. Polri melarang izin nobar film G30S/PKI yang diajukan Persaudaraan Alumni (PA 212), Senin (28/9), pertimbangannya buka karena pemutaran filmnya tetapi karena larangan berkerumunan di masa pandemi COVID-19.

Acuantoday.com, Jakarta- Keinginan Persaudaraan Alumni (PA) 212 nonton bareng (nobar) Film Penghianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) gagal terlaksana.

Pasalnya, Polri menolak izin nobar massa PA 212 yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI (ANAK NKRI) tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Awi Setyono menegaskan larangan izin nobar film G30S/PKI itu bukan karena pemutaran filmnya, tetapi pada larangan berkerumunan di masa pandemi COVID-19.

“Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian,” tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Awi Setyono di Bareskrim Polri, Senin (28/9).

Massa PA 212 berencana menggelar nobar film secara massif di pusat keagamaan yang telah ditentukan antara lain di masjid, musholla, hingga majelis taklim secara serentak di setiap daerah di Indonesia. Film lawas tersebut mengisahkan kudeta negara oleh PKI pada 30 September 1965 silam.

Awi menegaskan keselamatan jiwa masyarakat itu yang pertama di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kalau pun ingin menonton, sah-sah saja, selama tidak menimbulkan kerumunan.

“Sekali lagi Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian, kalau mau nonton, silahkan nonton masing-masing,” ujarnya.

Polemik pemutaran film yang digarap saat zaman orde baru itu, seolah muncul saban September tiap tahunnya. Narasi yang berkutat pun tetap sama: boleh ditonton atau sebaliknya.

Menko Polhukam Mahfud Md pun angkat bicara. Ia berujar, pemerintah memberi kebebasan untuk setiap masyarakat menonton film garapan sutradra Arifin Noer itu, bahkan Menteri Penerangan Yunus Yosfiyah pada zaman Orba juga tak melarang.

“Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk nonton film G 30 S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam ‘mubah’. Silakan saja,” kata Mahfud, yang dikutip dari cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, Minggu (27/9/2020) kemarin.

Ia juga mengatakan, pemerintah memperbolehkan bagi stasiun televisi yang bakal menyiarkan film G30S/PKI. Itu tergantung kebijakan perusahaan dengan pertimbangan bisnisnya.

“Untuk TV-TV (termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri,” ujarnya.(rwo/har)

Comments

comments