Legislator Dukung Upaya Komnas HAM Bentuk Tim Penyelidikan Independen Penembakan Laskar FPI

Ilustrasi - Penembakan polisi. Polrestabes Medan mengungkap dugaan sementara motif penembakan terhadap Ajun Inspektur Satu Robinson Silaban yang terjadi di Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal, Selasa (27/10) karena permasalahan utang-piutang./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan Independen untuk mendalami informasi yang beredar terkait insiden tewasnya enam orang pada Senin (7/12) dini hari di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

“Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa. Semoga proses ini benar-benar matang dan berjalan baik,” kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Selasa (8/12).

Dia menjelaskan, dalam koridor kerja, aparat Kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Menurut dia, kedudukan organisasi masyarakat, memiliki fungsi dan arah yang jelas dalam membangun bangsa.

“Dari kejadian ini, semua pihak introspeksi diri. Dan kita pastikan bahwa negara tak boleh kalah dengan premanisme. Maka taatilah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap seluruh warga negara,” ucapnya.

Azis menilai, pengawasan kepemilikan senjata api oleh pihak berwajib di Indonesia masih lemah sehingga membuat perdagangan gelap senjata api di Indonesia masih ada. Karena itu dia mendukung aparat Kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan.

Dia mengatakan, pasca-peristiwa tersebut, masyarakat tetap tenang dan tidak tersulut provokasi maupun hasutan yang sengaja dihembuskan untuk memecah belah persatuan.

“Indonesia adalah negara hukum, mari kita serahkan semuanya pada pihak berwajib yang saat ini tengah melakukan pendalaman. Sekali lagi, jaga situasi, jangan sampai terprovokasi,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu meminta semua pihak harus menahan diri dan menciptakan suasana sejuk serta damai sebagai bagian dari sikap gotong-royong yang selalu mengedepakan rasa persaudaraan.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen terkait tewasnya enam laskar FPI oleh aparat kepolisian.

Pembentukan TPF dinilai penting sebab ada dua versi yang berbeda, yakni dari Polda Metro Jaya dan dari FPI. Oleh sebab itu, kehadiran TPF indpenden diharapkan dapat menjawab kesimpangsiuran soal masalah tersebut.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu membentuk Tim Pencari Fakta independen untuk mengungkapkan kasus ini mengingat munculnya berbagai versi di masyarakat pada saat ini,” kata Benny.(rht)

Comments

comments