Libur Akhir Tahun Sudah Dikoordinasikan dengan Otoritas Keuangan

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto : Rahmat/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemangkasan hari libur akhir tahun 2020 sudah dikoordinasi dengan lembaga pemangku kepentingan.

Utamanya kepada pemerintah daerah (pemda) dan lembaga otoritas keuangan yang bertanggungjawab pada jaringan transaksi keuangan di tanah air.

“Sudah otomatis karena kemarin waktu rapat tingkat Menteri itu dihadiri oleh Mendagri, Pak Tito yang bertanggung jawab nanti untuk berkoordinasi dengan Pemerintah daerah,” kata Muhadjir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (2/12).

Dikatakan Muhadjir, sebelum diputuskan pemangkasan libur panjang akhir tahun, Pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dengan lintas Menteri yang membawahi berbagai karyawan dan pegawai seperti buruh, pegawai BUMN dan aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana dilakukan saat libur panjang kemarin.

“Begitu juga dengan libur, karena kemarin kita undang juga Pak Menpan-RB Tjahjo Kumolo, karena Menpan-RB membawahi ASN, Ibu Menaker Ida Fauziah akan membawahi karyawan dan pegawai swasta. Saya juga sudah kontak dengan Pak Erick Thohir Menteri BUMN, karena nanti juga berkaitan dengan masalah pegawai di BUMN,” ucapnya.

Selain lintas Kementerian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga berkoordinasi dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso terkait dengan transaksi keuangan nanti saat hari libur.

“Kemudian juga sudah berkoordinasi dengan ketua OJK, karena itu berkaitan dengan masalah transaksi keuangan,” jelasnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu memastikan, keputusan pemangkasan libur panjang ini sudah sesuai dengan kondisi saat ini, dimana trand positif Covid-19 masih terus naik. Hal ini agar tidak ada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi sudah, sebenarnya sudah mapan karena itu kita minta beberapa kali ditunda karena ditanya oleh Presiden, sudah kordinasi atau belum dengan kementerian terkait sehingga diupayakan tidak ada kegaduhan dengan pengurangan itu,” tutupnya. (rht)

Comments

comments