Mahfud Aktifkan Polisi Siber, Kontras: Itu Pengekangan Berekspresi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (ANTARA/HO-Dok Humas Kemenko Polhukam)

Acuantoday.com, Jakarta―Kebijakan Menkopolhukam Mahfud MD, yang ingin menerapkan polisi siber pada tahun 2021, dipandang sebagai kebijakan yang mengekang kebebasan berekspresi.

Dalih Mahfud untuk menangkal hoaks di pemberitaan dan media sosial, dianggap sebagai celah pemerintah untuk berlindung diri atas kritik publik. 

Bagi peneliti KontraS Rivanlee Anandar, adanya patroli polisi siber, sama saja perlahan-lahan membungkam hak masyarakat untuk mengkritisi kinerja dan kebijakan pemerintah. 

Pasalnya, kata dia, masyarakat bakal lebih berhati-hati dalam mengeluarkan opininya, kendati melihat kebijakan pemerintah yang tidak mewakili kepentingan publik.

“Orang-orang akan enggan berkomentar tentang kebijakan negara, itu akan semakin minim ke depan, karena kalau mengkritisi negara itu kerap kali dituduh melawan negara atau di stigma menjadi kelompok tertentu,” kata Rivanlee dalam keterangan tertulis, Selasa (29/12). 

Di sisi lain, represifitas kepolisian terhadap masyarakat bakal tambah menguat. 

Polisi sebagai alat kekerasan negara bisa berbuat sedemikian rupa atas dalih keamanan nasional, termasuk bersikap secara subjektif menentukan mana opini yang boleh berkeliaran. 

Padahal, kata Rivanlee, polisi seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan serta hak asasi warga dalam berpendapat.

“Patroli siber harus bekerja secara terukur, ada legalitasnya, ada proporsionalitas, harus ada ukuran jelas dan tegas di situ, supaya tidak subjektif,” imbuhnya.

Kebijakan polisi siber dipandang Mahfud penting digalakkan demi menangkal gempuran kelompok tertentu yang ingin menyerang pemerintah dengan cara penggiringan opini. 

Opini yang berseberangan dengan haluan kebijakan pemerintah, kata Mahfud, sarat kepentingan yang dampaknya mengganggu stabilitas politik. 

“Betapa sekarang ini hoaks sengaja dibuat begitu rupa, kutipan-kutipan yang sudah empat tahun lalu dikeluarkan lagi diberi tanggal hari ini dan itu, membuat gaduh,” katanya dalam diskusi virtual, kemarin (28/12). (rwo)

Comments

comments