Mahfud MD Bilang Demokrasi dan Nomokrasi Harus Seimbang

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Moh. Mahfud MD. /Foto: Kementerian Informasi dan Komunikasi

Acuantoday.com, Jakarta –  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Moh. Mahfud MD mengatakan, jika iklim demokrasi tidak ingin kacau, maka harus diimbangi oleh nomokrasi.

“Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Keduanya harus berjalan seiring,” kata Mahfud MD saat memberikan Keynote Speech dalam acara Webinar Diskusi Demokrasi: “Ironi Ruang Publik di Masa Pandemik Covid-19”, yang diselenggarakan oleh Public Virtue Institute, Yayasan Kurawal dan Erasmus Huis Kedutaan Belanda, dari Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut dia, demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa menimbulkan kekacauan, dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi, bisa sepihak oleh penguasa, elitis dan konservatif. 

Menurut Menko era pandemi membuat ruang publik di Indonesia ramai dengan kontroversi. Hal ini merupakan konsekuensi positif dari demokrasi, yakni adanya pertentangan di tengah masyarakat.

“Dan, ini merupakan tugas pemerintah untuk tetap menjaga suasana demokrasi,” tegasnya.

Acara tersebut sekaligus merupakan peluncuran buku Dwilogi Intelektual-aktivis, Almarhum AE Priyono, yang disebut oleh Menko Polhukam sebagai rekannya sejak mahasiswa yang selalu mengajak berkompetisi dalam kebaikan. 

“AE Priyono tetap teguh sebagai pejuang demokrasi hingga akhir hayatnya. Ia selalu menaruh perhatian pada pembahasan demokrasi, HAM, dan demokrasi dalam Islam,” ungkapnya.

Dalam acara itu, Menko Polhukam mengingatkan tugas bersama dalam kehidupan bernegara untuk mengelola demokrasi tetap tumbuh. Menurutnya, demokrasi dan bentuk negara kesatuan, merupakan komitmen keyakinan pendiri negara bahwa asas dan sistem bernegara yang baik adalah demokrasi.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, hukum kerap dijadikan industri, diolah sedemikian rupa, seakan semua seolah-olah sudah seperti sesuai dengan hukum. 

“Yang diributkan seperti kasus-kasus sekarang ini, orang sudah curiga hukum direkayasa, dicarikan pasal yang salah jadi bebas, yang salah sedikit jadi pelaku utama, dicarikan pasal dan bukti dihilangkan, kemudian ada yang dicari dan ditambah buktinya,” ungkapnya, seperti dikutip dari laman Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Menko Mahfud menekankan tentang komitmen menjaga negara demokrasi, dan bukan sistem lain. 

“Karena negara demokrasi sudah diuji oleh pemikiran mendalam dan diuji dengan sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia,” tandasnya. (ahm)

Comments

comments