Tak Punya Izin, Hinca Desak Polisi Bubarkan KLB Ilegal Demokrat

Logo Partai Demokrat./Foto: Web

Acuantoday.com, Jakarta―Mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendesak kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ilegal yang berlangsung hari ini, Jumat (5/3) di Hotel The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Hinca menegaskan, KLB yang dimotori oleh kader pecatan itu tidak ada izin.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, dirinya sudah mengecek langsung ke Kapolri bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal, karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB.

“Penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” kata Hinca dalam pesan tertulisnya, Jumat (5/3).

Dikatakan Hinca, pelaksanaan KLB ilegal tersebut justru telah melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat,” ucapnya.

Jadi, menurut dia, tidak benar hal ini merupakan urusan internal semata tapi sudah melibatkan pihak eksternal sehingga harus dibubarkan.

“Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen,” tambahnya.

Hinca pun menyinggung pada masa Pandemi Covid-19 ini, saat semua mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia.

“Maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan,” ujarnya.

Hinca mengaku saat ini kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara dimana untuk melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara.

SBY dan AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat, lanjut dia, menuntut keadilan dari negara yang seharusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham “Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments