Mantan Tenaga Ahli Menkes Minta Menkeu Batalkan SK Pemotongan Insentif Nakes

Andi, Tenaga Ahli Menkes dan Menteri Kesehatan Terawan saat simulasi vaksinasi Covid 19 di Bekasi, November 2020

Acuantoday.com— Berbagai kalangan menyesalkan rencana pemerintah yang akan memotong insentif Nakes (tenaga kesehatan) yang menangani Covid 19. Apalagi pemotongan insentif tersebut terjadi di saat Indonesia tengah tingginya kasus Covid 19 dan para Nakes yang berada di garda terdepan tengah berjuang keras menangani masyarakat yang terpapar Covid 19.

DPR RI termasuk salah satu Lembaga yang menyuarakan kekecewaannya atas rencana pemotongan insentif ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar meminta agar insentif Nakes dikembalikan seperti semula, alias tidak dipotong. “Nakes adalah garda terdepan, mereka merelakan nyawa dan waktu mereka. Kok tega mau dikurangi,” tegas Ansory di DPR, Jakarta.

Manjawab hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, wacana pemotongan anggaran untuk insentif Nakes masih dalam tahap diskusi. “Saya sudah bicara dengan beliau (Menkeu,red). Kesimpulan begini, akan ada diskusi lagi. Aspirasi ditangkap oleh Kementerian Keuangan nanti kita diskusikan lagi. Anggaran di Kementerian Keuangan sudah kena di batas yang diberikan izin oleh DPR Komisi Anggaran,” ucap Menkes.

Jawaban Menkes Budi mengherankan Mantan Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, Andi. “Aneh! Kalau memang masih dalam tahap diskusi kenapa Kemenkeu sudah mengeluarkan SK (SK Menteri Keuangan No: S-65/MK.02/2021-red)? Di situ ada angka-angkanya yang berbeda dari insentif sebelumnya. Itu bagaimana?” Tegas Andi seraya meminta agar Menkeu menarik kembali SK pemotongan Nakes tersebut.

Menurutnya, tidak pantas dalam kondisi berat seperti yang dihadapi Nakes setiap hari, diperlakukan demikian. “Kenapa jadi kalap? Kok Nakes yang dikorbankan. Masih banyak anggaran yang lain bisa dialokasikan, kenapa insentif mereka yang harus dipotong,” ucapnya sembari menambahkan, “Mungkin bagusnya Menkes mencoba tidur di rumah sakit selama 24 jam, baru bisa merasakan bagaimana beratnya perjuangan Nakes,” ujarnya geram.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran insentif Nakes yang baru lewat Surat Keputusan Menteri Keuangan No S-65 MK.02/2021.

Dalam surat tersebut dijelaskan; Insentif bagi dokter spesialis sebesar Rp7.500.000, peserta PPDS Rp6.250.000, dokter umum dan gigi Rp5.000.000, bidan dan perawat Rp3.750.000, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000. Sementara itu, santunan kematian per orang sebesar Rp300.000.000.

Pelaksanaan atas satuan biaya tersebut agar memperhatikan hal-hal berikut: satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Ketentuan tersebut mulai berlaku terhitung Januari 2021 sampai Desember 2021 dan dapat diperpanjang kembali jika ada kebijakan baru terkait penanganan pandemic Covid 19. Dan peraturan ini juga berlaku untuk tenaga kesehatan di daerah yang masuk darurat pandemic dan melakukan tugas penanganan Covid 19.

Sebelumnya, di 2020, pemerintah menetapkan besaran insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta. Dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta. Bidan atau perawat Rp 7,5 juta. Tenaga medis lainnya Rp 5 juta.***dian

 

Comments

comments