Masuk Prolegnas, DPR Siap Bahas RUU IKN Bersama Pemerintah

Ket foto: Diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas' di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/3/2021). (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Masuknya Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara (RUU IKN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 memicu perdebatan publik.

Desakan menyegerakan realisasi pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur pun makin menguat. Kini, publik menunggu RUU IKN disahkan DPR dan pemerintah untuk menjadi dasar hukum pemindahan Ibukota Negara.

Penegasan tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/3/2021).

Diskusi menghadirkan pembicara Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Irwan Fecho, serta Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghofur Mas’ud.

Dalam paparannya, Mukhamad Misbakhun mengatakan rencana yang diinisiasi pemerintah ini sebenarnya tinggal menunggu penetapan Undang-Undang. Karena sejak digaungkan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR, jajaran pemerintah bergerak cepat untuk persiapan dan hingga kini terus dimatangkan.

“Ini ibaratnya tinggal menunggu bendera start saja untuk memulainya. Yaitu pembahasan RUU IKN di DPR yang akhirnya akan melahirkan Undang-undang IKN sebagai bendera startnya,” kata Misbakhun.

Saat ini, draf RUU IKN masih diendapkan menunggu diagendakan pembahasannya. Dari rapat terakhir Komisi XI pekan dengan Menteri Bapennas, kata Misbakhun, rencana ini memang diendapkan karena saat ini pemerintahan sedang fokus menangani pandemi Covid-19.

Kendati demikian, kajian untuk Ibukota Negara baru sudah ada. Juga studinya sudah lengkap, pemenang desain landscape tata kotanya juga sudah ada. “Tinggal bendera start-nya dikibarkan oleh presiden,” terangnya.

Sedangkan berkaitan dengan anggaran, ia mengatakan, rencananya pemerintah menyebutkan hampir Rp 500 triliun. “Itu kemungkinan paling besar adalah menggunakan skema KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Irwan mengatakan wacana pemindahan Ibukota sudah sangat dinantikan dan ditunggu wujud oleh rakyat Kalimantan Timur.

“Ibarat makan, makanan ini sudah ditenggorokan tinggal ditelan saja. Ini sudah dari Tahun 2020, IKN masuk Prolegnas,” katanya.

Sebenarnya, kata Anggota Komisi V DPR ini, posisi DPR hanya menunggu Presiden Jokowi untuk segera menyodorkan draf RUU IKN kepada DPR. “Agar bisa segera dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang. Kami semua mendukung rencana dan langkah baik ini,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Irwan meyakini rencana pemindahan Ibukota Negara merupakan salah satu lompatan bagi masa depan Indonesia yang akan menyatukan juga republik ini.

“UU IKN ini masuk prolegnas prioritas 2021. mungkin hari ini akan ditetapkan, kebetulan ada sidang paripurna. Dalam hal kami di Komisi V juga kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, saya pikir hampir semua Kementerian ini siap pada faktanya untuk mendukung program presiden ini,” tegasnya.

Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghofur Mas’ud mengungkapkan seluruh rakyat Kaltim menyambut positif pemindahan IKN. Iapun melemparkan candaan, jika pemerintah pusat tidak sanggup akibat fokus pada penanganan COVID-19, serahkan saja ke seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur.

“InsyaAllah kami sanggup membangun infrastruktur IKN,” tegas Abdul.

Menurut Abdul Gofur, secara kultur, sosiologis politis, keragaman, infrastruktur, pluralisme Kaltim sangat siap. Bahkan suku terbesar adalah 60 persen Jawa.

“Kaltim tak pernah gempa, tak pernah ada konflik sosial politik meski konstribusi terbesar tapi timbal baliknya ke Kaltim kurang dari 20 persen,” katanya.(rht)

 

Comments

comments