Masyarakat Jangan Salah Kaprah Maknai PSBB Transisi

Ilustrasi: Personel TNI membantu mengawasi jalannya aturan PSBB. Pengendara yang ketahuan membonceng orang yang tidak satu alamat mendapat sanksi. Foto: Rohman Wibowo (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi jilid II, setelah trend positif di Jakarta mulai melandai. Namun, PSBB transisi ini diharapkan tidak dimaknai sebagai pelonggaran terhadap protokol kesehatan.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdinat mengatakan, persepsi masyarakat terhadap PSBB transisi ini harus diluruskan, mengingat banyak yang beranggapan bahwa PSBB transisi ini adalah pelonggaran aktivitas masyarakat secara bebas.

“Persepsi yang salah terhadap kebijakan PSBB transisi harus segera diluruskan. Peningkatan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan wajib dilakukan di masa PSBB transisi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalan keterangan tertulisnya, Senin (12/10).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kegagalan PSBB transisi periode pertama (5 Juni-10 September 2020) harus menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga berbagai kendala yang dihadapi bisa segera diatasi pada masa PSBB transisi yang kedua ini.

Legislator Partai NasDem itu memahami bila peralihan dari PSBB diperketat ke masa PSBB transisi diwarnai dengan pembukaan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk beraktivitas. Akibatnya, jelas Rerie, kebijakan itu dipersepsi salah oleh masyarakat dengan melonggarkan juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Seharusnya, tegas Rerie, di saat sejumlah aktivitas publik diperbolehkan pada masa PSBB transisi, pada saat yang sama pula disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di ruang publik harus semakin ditingkatkan.

Karena, menurut dia, PSBB transisi ini sejatinya adalah periode yang bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara aktivitas publik yang produktif dan disiplin terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, untuk menuju pelaksanaan kenormalan baru di masa pandemi ini.

“Praktik yang seimbang antara aktivitas publik yang produktif dan disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan harus direalisasikan pada PSBB transisi kali ini. Semua upaya itu harus berujung pada terkendalinya penyebaran Covid-19 di Ibu Kota negara ini,” ujarnya.

Rerie berharap, masyarakat mematuhi sejumlah panduan dan aturan yang melengkapi pemberlakuan PSBB transisi di DKI Jakarta, untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan aktivitas publik yang produktif dan kesehatan masyarakat yang tetap terjaga. (rht)

Comments

comments