Mayoritas Fraksi Setuju RUU Cipta Kerja Dibawa ke Rapat Paripurna

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pimpinan DPR masih mengunuggu wacana kemungkinan dihentikannya revisi UU Pemilu pasca sikap fraksi di DPR yang terbelah antara yang setuju revisi UU Pemulu dan yang tidak setuju adanya revisi. (Foto Bito Pemberitaan DPR RI)n

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah dan DPR menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu malam (3/10).

Dalam pandangan mini sembilan fraksi yang ada di DPR mayoritas fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja dilanjutkan pengesahannya di rapat paripurna.

Sebanyak tujuh fraksi menyatakan persetujuannya yaitu Fraksi PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PKB, F-Nasdem, F-PAN, dan F-PPP. Sedang dua fraksi lainnya, Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menolak.

Anggota Baleg DPR RI merangkap Ketua Tupoksi dari Fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan mengatakan fraksinya setuju RUU Cipta Kerja dilanjutkan pembahasan dan pengesahannya di rapat paripurna dengan banyak banyak pertimbangan.

Salah satunya kehadiran RUU ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan terutama melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.

RUU Ciptaker untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. “Ini menjadi suatu perangkat pemerintah untuk mampu memenangkan persaingan di era semua negara menghadapi masalah penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” kata Sturman.

Sementara itu, Anggota Baleg merangkap Ketua Tupoksi Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan fraksinya berpandangan RUU Cipta Kerja belum memiliki urgensi di tengah pandemi Covid-19.

F-PD meminta agar sebelum disahkan RUU tersebut harus dibahas secara mendalam dan komprehensif, serta melibatkan banyak kalangan. “Berdasarkan itu maka kami izinkan partai demokrat menyatakan menolak RUU Ciptaker ini,” Hinca Panjaitan.

Sedangkan Anggota Baleg merangkap Ketua Tupoksi Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menyatakan, fraksinya menolak RUU Cipta Kerja disahkan di rapat paripurna. Salah satu pertimbangannya, karena pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU itu.

Menurut Ledia, RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah namun kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya.
Seyognyanya, kata dia apabila pemerintah bermaksud mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan MENOLAK Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai UU,” tegas Ledia mengakhiri pandangan mini Fraksi PKS terhadap RUU Omnibus Law.

Setelah mendengarkan pandangan mini fraksi di DPR, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas meminta persetujuan semua fraksi, apakah akan menolak atau menyetujui Omnibus Lawa RUU Cipta Kerja dilanjutkan pembahasan dan pengesahannya di rapat paripurna.

“Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk kita teruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?” tanya Supratman.

“Setujuuuu,” jawab mayoritas anggota fraksi yang hadir.

Dalam rapat kerja tersebut, turut hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Rapat juga dihadiri secara virtual Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, serta; Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada masing-masing partai yang sudah menyatakan sikapnya dalam pandangan mini fraksinya.

“Bagi yang belum mendukung dari Fraksi Demokrat dan PKS, catatannya juga kami catat. Sebetulnya kalau mau dialog bisa kami buka, masih ada waktu dialog,” ucap Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua umum Partai Golkar memuji kinerja DPR yang menurutnya tetap semangat bekerja menuntaskan RUU Cipta Kerja meski di akhir pekan. “Kerjanya tidak mengingat waktu. Hari Sabtu kerja, Minggu kerja. Bahkan kadang-kadang sampai padam listrik,” kata Airlangga.(har)

Comments

comments