Menaker Akui Banyak Perusahaan Langgar Aturan Pesangon

Sejumlah pekerja pabrik berjalan di luar area pabrik saat jam istirahat di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2020). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/hp.

Acuantoday.com, Jakarta―Pemerintah mengaku banyak perusahaan di Indonesia abai terhadap aturan pesangon, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahkan, menurutnya, dari seluruh perusahan yang tersebar di Indonesia hanya ada tujuh persen perusahan yang membayar pesangon buruh atau pekerja sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketentuan pesangon, diakui, sangat bagus karena memberikan 32 kali upah. Sayangnya, hanya tujuh persen yang mengikuti ketentuan.

“Jadi, UU itu artinya tidak implementatif,” kata Ida dalam laman resmi YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI, Rabu (14/10).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lebih jauh mengatakan, ada sekitar 27 persen perusahaan yang membayar pesangon pekerja sesuai dengan kesepakatan, tetapi hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menurut dia, salah satu penyebab terbesarnya adalah perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar besar pesangon PHK pekerja atau buruh sebesar 32 kali upah, karena dianggap terlalu tinggi.

Berkaca dari fakta tersebut, maka besar pesangon di UU Cipta Kerja diturunkan dengan prinsip memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima pekerja atau buruh.

“Pemerintah tidak mau seperti itu, makanya diturunkan dengan adanya kepastian,” jelas Menaker Ida.

Terkait memastikan pekerja atau buruh mendapatkan hak pesangonnya, lanjut Ida, akan ada ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan.

“Ada nanti sanksinya diatur. Law enforcement ditegakkan,” tegasnya.

Sanksi tersebut akan diatur sebagaimana ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003.

Di dalam UU Cipta Kerja, disebutkan besar pesangon diberikan maksimal 25 kali upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan. Sisanya, enam kali melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Secara total, besar pesangon di UU Cipta Kerja ini lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta kerja yang disahkan juga memperkenalkan skema baru terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jaminan sosial tersebut diatur dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP diklaim tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lain yang telah ada seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). (rht)

Comments

comments