Menaker: UU Cipta Kerja Tak Hapus UMP

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah / Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan Pemerintah tidak menghapus upah minimum pekerja (UMP).

Menteri Tenaga Kerja (Manaker) Ida Fauziah mengatakan upah UMP tetap diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja.

“Upah minimum ini tetap kita atur, ketentuannya tetap mengacu UU 13/2003 dan PP 78 Tahun 2015, memang selanjutnya akan diatur dengan peraturan menteri agar jadi lebih detailnya diatur dengan peraturan pemerintah,” kata Ida Fauziah dalam konferensi pers Penjelasan UU Cipta Kerja, yang disiarkan di YouTube PerekonomianRI, Rabu (7/10).

Bahkan, ia mengungkapkan terdapat sejumlah perlindungan tambahan kepada pekerja dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia mencontoh, ketentuan perlindungan hak bagi buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar penyusunan perjanjian. UU tersebut memberikan perlindungan tambahan berupa kompensasi ketika masa PKWT berakhir.

“Ada tambahan baru yang tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang justru memberikan perlindungan pada pekerja PKWT yaitu kompensasi ke pekerja/buruh saat berakhirnya PKWT,” ucap ida.

Dalam UU Cipta Kerja itu, juga memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang obyek pekerjaan masih ada.

Menaker juga menyebutkan bahwa syarat-syarat perizinan perusahaan alih daya yang terintegrasi dalam Online Single Submission(OSS) juga diatur dalam UU Cipta Kerja ini sehingga ada pengawasan kepada perusahaan outsourcing yang tidak terdaftar.

UU Cipta Kerja, juga mengatur ketentuan baru terkait pengaturan waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu di era ekonomi digital, dan mengakomodasi tuntutan dari pekerja/buruh.

Tak hanya itu, perlindungan tambahan baru yakni UU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum. “Tidak bisa ditangguhkan. Itu clear di UU Cipta Kerja,” kata Menaker.

Untuk memberikan penguatan perlindungan kepada pekerja/buruh, lanjutnya, Omnibus Law ini juga mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil.

Hal lainnya adalah ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, selain pesangon yang diberikan pengusaha.

“Adanya skema di samping pesangon yang diberikan pengusaha, pekerja mendapatkan JKP yang ini tidak dikenal dalam UU 13 tahun 2003,” tegasnya.(har)

Comments

comments