Mendagri Dorong Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama pimpinan dan anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2020)./Foto: Puspen Kemendagri

Acuantoday.com, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan dibuat lebih rinci lagi terutama pencegahan kerumunan massa dalam tiap tahapan pilkada serentak 2020.

Di sisi lain, Mendagri menjelaskan kementeriannya masih mengkaji lebih jauh rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) berisi penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di pilkada.

“Kami sarankan ada revisi PKPU ini untuk menghindari terjadinya potensi kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak, sehingga kami mendorong, sebaiknya semua kegiatan dilakukan secara daring, secara virtual menggunakan sarana-sarana yang ada, baik aplikasi-aplikasi dengan teknologi, kemudian juga saluran media massa,” ucap Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Senin (21/9).

Mengenai rencana penerbitan Perppu tersebut, Mendagri mengatakan pemerintah akan mempertimbangkannya lebih jauh. Untuk itu, kementerian terkait dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD akan mengundang KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk membahas hal-hal teknis.

Selain itu, para sekjen parpol juga akan diundang agar bisa memberikan pengertian kepada para kadernya yang menjadi kontestan pilkada agar mematuhi aturan protokol kesehatan.

“Saya kira dengan pendekatan soft dengan kontestan parpol, dengan stakeholder di daerah, dan juga banyak sekali instrumen lain yang bisa ditegakkan mengenai UU Wabah Menular, UU Karantina Kesehatan, bahkan UU Lalu Lintas, ini bisa maksimal kita lakukan untuk menciptakan pilkada yang aman lancar, bisa memilih pimpinan yang kuat, tapi juga tidak menjadi media penularan dan justru menjadi kontributor upaya nasional menekan COVID-19,” pungkasnya.

Lebih jauh, Mendagri menyarankan KPU membuat tema pencegahan COVID-19 sebagai tema besar yang diusung tiap paslon. Mengutip pernyataan badan kesehatan dunia WHO, Tito mengatakan organisasi internasional di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) itu memprediksi penyebaran COVID-19 masih berlanjut hingga 2023.

“Maka kami usulkan tema sentral pilkada tahun ini adalah tentang penanganan Covid-19 dan dampak sosial dan ekonominya di daerah masing-masing,” tegasnya.

Lebih jauh, Tito mengatakan salah satu kunci sukses penyelanggaraan pilkada di masa pandemi COVID-19 adalah dengan aturan yang tegas.

Oleh sebab itu, ia meminta agar revisi PKPU menekankan pada kewajiban paslon cakada selaku peserta pilkada untuk disiplin menggunakan alat pelindung diri (APD). APD juga harus dijadikan materi kampanye seperti masker, hand sanitizer, sabun, boks cuci tangan dan lain-lain yang bisa menjadi alat peraga kampanye.

“Kami sarankan alat-alat proteksi ini menjadi alat peraga yang diwajibkan,” kata Mendagri yang diyakininya otomatis menjadi program paslon membagikan APD secara masif.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 masih melalui sejumlah tahapan lagi yaitu Penetapan Paslon (23 September 2020), Pengundian nomor urut calon (24 September 2020).

Kemudian Tahapan Sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan (23 – 9 November 2020). Tahapan Masa Kampanye (26 September – 5 Desember 2020).

Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (9 Desember 2020). Tahapan Penetapan Paslon Terpilih menyesuaikan ada tidaknya gugatan hasil pemilihan
di Mahkamah Kosntitusi (MK).(har)

Comments

comments