Mendagri Larang Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Kecaman masyarakat atas konser musik yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 saat deklarasi pasangan calon kepala daerah (cakada) Pilkada Serentak 2020 di Gorontalo mendapat perhatian serius pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melarang jangan ada lagi pengumpulan massa pada tahapan selanjutnya Pilkada 2020.

“Kita melihat dari jadwal 4-6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan,” kata Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Tito mengatakan setelah tahapan pendaftaran paslon, maka akan ada lagi sejumlah tahapan seperti penetapan paslon cakada sebagai peserta pilkada oleh KPUD setempat.

“Nanti itu adalah tahapan yang sangat penting, yaitu penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah pada 23 September 2020 ini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan paslon mana yang lolos dan yang tidak,” imbuhnya.

Tito meminta semua pihak terutama KPUD dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk melihat lebih jeli tiasp kemungkinan pelanggaran yang dilakukan peserta pilkada dan pendukungnya.

“Di kantor KPUD-nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” sesal Tito mencermati pelanggaran prokes COVID-19 saat masa tahapan pendaftaran paslon lalu.

Pengumpulan massa tersebut, lanjut Mendagri, terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan COVID-19 serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ia mengaku pengawasan pelanggaran pilkada memang hanya tugas KPU dan Bawaslu tetapi menjadi tugas semua pihak. Kemudian dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, ada tiga poin catatan yang mesti diperhatikan.

“Pertama adalah menyosialisasikan tahapan pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan pilkada dan kerawanan-kerawanannya,” kata Tito.

Kedua yaitu, menyosialisasikan aturan-aturan termasuk Peraturan KPU, bagaimana yang mesti dilakukan pada pelaksanaan tiap-tiap tahapan.

“Dan yang ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol kesehatan COVID-19,” ucap Mendagri Tito.

Mendagri menambahkan semua pasti paham tentang protokol kesehatan pada masa pandemi. Prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak.

Empat protokol kesehatan itu harus dipastikan benar-benar ditaati, mengingat sebentar lagi akan masuk dalam tahapan penting pilkada, salah satunya tahapan penetapan pasangan calon.

Pasangan calon yang lolos, lanjut Mendagri, mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi atau dengan arak-arakan dan konvoi.

Kemudian yang dinyatakan tidak lolos, menurut Tito, bisa saja nanti pendukungnya melakukan aksi anarkis, mulai dari pengumpulan yang soft, emosional, bahkan sampai ke aksi menyerang anggota KPUD.

“Mohon kepada para pemangku kepentingan di daerah, menyampaikan pada para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada 23 dan 24 September 2020 nanti,” ujarnya.(har)

Comments

comments