Mendagri Minta Hindari Kerumuman Massa pada Penetapan Paslon Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Mendagri meminta agar penetapan paslon oleh KPUD menghindari kerumuman massa./Foto: Puspen Kemendagri

Acuantoday.com, Jakarta- KPUD telah menetapkan agenda tahapan Pilkada Serentak 2020 berupa penetapan bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) pada Rabu besok, 23 September 2020.

Selain penetapan pasangan calon Pilkada 2020, agenda terdekat lainnya adalah pengambilan nomor urut calon Pilkada 2020 pada Kamis (24/9/2020) yang rawan menimbulkan kerumunan massa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan ia meminta pasangan cakada beserta pendukungnya untuk menghindari kerumunan saat penetapan calon oleh KPUD.

“Jadi kita waspadai betul tanggal 23 besok, tidak ada kerumunan, datangi titik-titik simpul tempat-tempat paslon, ingatkan mereka mengenai aturan-aturan yang ada larangan-larangan kerumunan dan lain-lain,” tegas Tito Karnavian di pada Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri, ada tiga penyebab sehingga pada pada tanggal 4-6 September silam terjadi pengumpulan masa, yaitu: kurangnya sosialisasi protokol, show off bakal Paslon serta kurangnya koordinasi antar pihak penyelenggara dengan aparatur keamanaan.

“Jelas ini sesuatu yang tidak kita harapkan dan di dalam aturan-aturan yang berhubungan dengan pencegahan Covid-19 kegiatan seperti ini tentu tidak kita inginkan,” tegasnya.

Maka dari itu, sebagai hasil pembenaan dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, Mendagri bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI mengusulkan dua hal, yaitu: pertama, adanya perbaikan PKPU agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 lebih di perketat; kedua, menegakkan regulasi tersebut dengan cara kerjasama lintas sektoral karena cara penegakan regulasi di setiap daerah tentu berbeda-beda.

“Regulasi yang dimaksud yang pertama adalah regulasi yang mengatur spesifik mengenai masalah pelaksanaan Pilkada itu diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan juga secara spesifik lebih detail oleh peraturan KPU. Hari ini PKPU ini direvisi dan akan diperbaiki kembali, setelah itu dikoordinasikan dengan DPR dan mudah-mudahan hari ini juga bisa di Undangkan,” tuturnya.

Mendagri juga mendorong agar dalam penegakan aturan-aturan Pilkada dan PKPU, Bawaslu dapat memakai kewenangannya sebagai pihak penyelenggara sebagai mitigasi langkah hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).(har)

Comments

comments