Mendes PDTT Serahkan 1.000 Sertifikat Lahan ke Transmigran di Sulbar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kiri) saat menyerahkan sertifikat lahan kepada transmigran, pada peringatan Hari Bakti ke-70 Transmigrasi yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu (12/12). (ANTARA/HO/Humas Kemendes PDTT)

Acuantoday.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyerahkan 1.000 sertifikat lahan kepada transmigran di Provinsi Sulawesi Barat.

Penyerahan sertifikat lahan itu dilakukan usai pelaksanaan upacara Hari Bakti ke-70 Transmigrasi yang puncaknya dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Sulbar, di Kabupaten Mamuju, Sabtu. “Dalam lima tahun terakhir, program transmigrasi telah mendukung percepatan terbitnya sertifikat tanah warga transmigran sebanyak 163.151 bidang,” kata Abdul Halim. Demikian Antara.

Ia mengatakan, terdapat 619 kawasan transmigrasi di Indonesia membutuhkan revitalisasi dan modernisasi. Hal tersebut lanjut Abdul Halim, perlu dilakukan untuk dapat berperan lebih besar lagi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

“Saat ini kita fokus revitalisasi kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada. Selain untuk menambah pendapatan masyarakat transmigrasi, juga dalam rangka mendorong ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Revitalisasi kawasan transmigrasi tambahnya, juga dilakukan sebagai wujud terima kasih pemerintah kepada keluarga besar transmigran yang sudah bertahun-tahun bertahan di kawasan transmigrasi.

Kerja keras para transmigran tersebut tambahnya, telah mampu mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi daerah yang lebih produktif dan berdaya saing.

“Kami berharap, revitalisasi yang dibarengi dengan modernisasi ini, mampu mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai daerah yang lebih produktif, berdaya saing, maju serta menjelma menjadi lumbung-lumbung pangan, demi mensukseskan program ketahanan pangan nasional,” harap Abdul Halim.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi menurut Abdul Halim, mempertegas dukungan pemerintah terhadap program transmigrasi.

Dalam perpres tersebut lanjutnya, pengembangan kawasan transmigrasi juga melibatkan lintas sektor kementerian/lembaga, swasta, masyarakat, perguruan tinggi serta media massa. Kerja sama lintas sektor tersebut kata dia, akan sangat berdampak pada percepatan proses revitalisasi dan modernisasi kawasan transmigrasi.

“Meski pasang Surut terus mewarnai penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia, tapi tekad kita tetaplah satu, yakni meningkatkan kontribusi transmigrasi dalam pembangunan dan kesejahteraan Indonesia,” ujar Abdul Halim yang akrab disapa Gus Menteri tersebut.***cit

Comments

comments