Menko Polhukam: Pemerintah Tindak Tegas Aktor Penunggang Demo Rusuh

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD./ Foto : ntara

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah akan menindak tegas pelaku dan aktor-aktor yang menunggangi aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan dan aksi anarkis di sejumlah daerah. Tindakan tegas dilakukan demi menciptakan ketertiban umum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tindakan itu merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan.

Kendati demikian, Mahfud tidak menjabarkan lebih jauh soal aktor-aktor penunggang demo rusuh Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal,” tegas Mahfud dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (8/10).

Pernyataan pemerintah menanggapi situasi saat ini dan ditandatangani pejabat terkait yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Menurut Mahfud, pernyataan pemerintah sebagai respons pemerintah terhadap gelombang demonstrasi di berbagai penjuru daerah yang digelar oleh buruh, mahasiswa, dan pelajar yang menolak UU Cipta Kerja dalam bebrapa hari terakhir ini.

Mahfud menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan massa di tempat tertentu. Massa merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, bahkan melakukan penjarahan.

“Untuk itu demi ketertiban dan keamanan maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” tegasnya.

Selain itu Mahfud berkata aksi demo berujung kekerasan termasuk tindakan yang tidak sensitif terhadap kondisi yang dialami masyarakat saat ini.

“Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit,” ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan demonstrasi dibenarkan tetapi dengan cara tertib dan tidak melanggar hukum. Selain itu, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut juga bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi.

Menurut dia, penolakan terhadap Omnibus Law seharusnya dilakukan dengan cara sesuai hukum. Salah satunya dengan cara mengajukan judicial review atau uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konsitutusi (MK).

“Bisa dengan pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi,” tutup Mahfud.(har)

Comments

comments