Menko Polhukam: Tak Ada Kewajiban maupun Larangan Putar Film G30S/PKI

Nonton Bareng (nobar) film G30S/PKI. Polri melarang izin nobar film G30S/PKI yang diajukan Persaudaraan Alumni (PA 212), Senin (28/9), pertimbangannya buka karena pemutaran filmnya tetapi karena larangan berkerumunan di masa pandemi COVID-19.

Acuantoday.com, Jakarta- Isu paham komunis selalu ramai diperdebatkan seiiring momen peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI (G30S/PKI).

Salah satu perdebatan yang tak pernah habis adalah polemik pemutaran film G30S/PKI sebagai sarana pembelajaran di masyarakat utamanya generasi muda.

Kali ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal polemik pemutaran Film G30S/PKI yang belakangan kembali mencuat.

Lewat media sosial di jejaring twitter pribadinya, Mahfud MD bertanya mengapa pemutaran Film G30S/PKI tersebut diributkan.

“Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di YouTube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu Bulan September,” sebut Mahfud seperti dituturkan di dalam akun twitter Mahfud MD@mohmahfudmd, Minggu (27/9).

Dalam cuitannya, ia juga mengaku baru saja menonton film itu lewat kanal YouTube. “Semalam saya nonton lagi di YouTube,” sambungnya.

Mahfud MD mengatakan di era pemerintahan Orde Baru, Menteri penerangan Yunus Yosfiyah tidak melarang dan tidak juga mewajibkan penayangan film G30S/PKI yang kini sedang ramai diperbincangkan.

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin juga, katanya tidak melarang atau mewajibkan orang-orang untuk menonton film G30S/PKI tersebut.

“Pemerintah tidak ‘melarang’ atau pun ‘mewajibkan’ untuk nonton filem G30S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam ‘mubah’,” jelasnya.

Mahfud mengambi istilah mubah yang dalam ajaran agama Islam berarti boleh (tidak diwajibkan dan tidak diharamkan).

Ia juga mempersilahkan apabila seluruh saluran televisi swasta dan TVRI sebagai televisi pemerintah mau menayangkan kembali film tersebut. Semua tergantung kontrak dengan pemegang hak siar ditambah pertimbangan rating dan iklannya masing-masing.

“Silakan saja. Untuk TV-TV (Termasuk TVRI) mau tayang atau tidak, juga tergantung kontraknya dengan pemegang hak siar sesuai pertimbangan rating dan iklannya sendiri-sendiri,” kata Mahfud MD.

Polemik penayangan film G30S/PKI diawali oleh Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI yang mewajibkan prajurit TNI menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI untuk memberi pelajaran tentang kekejaman yang dilakukan PKI.

Namun, Gatot menyebut ada senior PDI Perjuangan yang memperingatkan dirinya agar menghentikan ajakan nobar G-30s/PKI ke prajurit TNI. Kata dia, pesan politikus PDIP itu bila tak berhenti menginstruksikan ajakan menonton maka Gatot bisa dicopot dari Panglima TNI.

“Beliau senior di PDIP, mungkin beliau sahabat dengan saya, sayang dengan saya menyampaikan hal tersebut. Pak Gatot hentikan saja ini. Kalau tidak, saya tidak jamin, pak Gatot bisa dicopot,” kata Gatot dalam wawancara dengan stasiun tvOne.(rwo/har)

Comments

comments