Mensos Juliari Ditahan Sementara 20 Hari ke Depan

Penahanan tersangka korupsi bansos COVID-19 di lingkungan Kementerian Sosial RI. Mantan Mensos Juliari P Batubara ditahan sementara 20 hari di rutan KPK. Foto: Tangkapan layar konferensi pers/YouTube KPK.

Acuantoday.com, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Juliari P Batubara dan Adi Wahyono selama 20 hari ke depan.

Kedua tersangka korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 itu ditahan di tempat berbeda.

Juliari, mantan Menteri Sosial (Mensos) ini ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Sedangkan, Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos ditahan di Polres Jakarta Pusat.

“KPK melakukan penahanan para tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Minggu (6/12).

Juliari diketahui sempat melarikan diri saat penyidik KPK KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu (5/12) dini hari terhadap sejumlah pejabat Kemensos, namun akhirnya politisi PDI Perjuangan itu menyerahkan diri sehari pada kemudian, Minggu (6/12).

Dengan demikian, semua tersangka awal dalam perkara korupsi ini sudah mendekam di penjara. Sebelumnya, Matheus Joko Santoso (pejabat PPK Kemensos) ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Sedangkan tersangka yang berasal dari kalangan swasta, Ardian ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan Harry Sidabuke dibui di Rutan KPK Kavling C1.

Perkara rasuah ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan corona berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode.

Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat PPK Kemensos dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

Hasil penelusuran KPK menduga adanya kesepakatan di antara mereka soal fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus.

Nomonal kesepakatan yang diusul Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket Bansos.

Untuk melancarkan aksi korupsi bansos ini, kontrak pekerjaan dibuat oleh kedua pejabat PPK Kemensos pada bulan Mei-November 2020 dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yang di antaranya adalah Ardian I M dan Harry Sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Nama korporasi terakhir diduga tak lain milik Matheus sendiri.

Dari kongkalikong di antara mereka, Juliari diduga telah menerima suap sebesar Rp17 miliar, yang diberikan oleh pihak swasta (Ardian dan Harry) dalam dua termin. Pertama Rp8,2 miliar dari Matheus melalui Adi, lalu Rp8,8 miliar dari uang fee bansos Oktober-Desember.

Dalam kasus ini, Julari selaku penerima dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Adi dan Matheus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Ardian dan Harry selaku pemberi, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (rwo).

Comments

comments