Menyoal Kebijakan “Rem Darurat”, Menteri Ramai-Ramai Bersuara ke Anies

Ilustrasi-Pelaksanaan PSBB di Jakarta./Foto: Istimewa

SEHARI setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bakal menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, Senin (14/9) pekan depan, serbuan kritik mengarah kepadanya.

Bisa dimaklumi, sebab, ketika roda ekonomi seperti sekarang ini sudah mulai bergulir, pengetatan kembali kegiatan masyarakat dipastikan bakal memukul ekonomi Jakarta. Dampaknya, ekonomi nasional ikut terseret.

Mimpi buruk resesi bukan lagi isapan jempol.

Asal tahu saja, porsi kue ekonomi Jakarta terhadap nasional sekitar 15-17 persen. Artinya, apa yang terjadi di Jakarta, dipastikan akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara nasional.

Ketika pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 8,22 persen pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi nasional ikut terseret minus 5,32 persen.

“Dari data itu kita lihat, DKI Jakarta menjadi penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia,” kata Yusuf Rendy Manilet, ekonom Center of Reform on Economics (Core).

Kekhawatiran serupa bahkan disampaikan pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, para menteri ikut bersuara terhadap langkah Anies menarik rem darurat penanganan Covid-19 di wilayahnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding pengumuman Anies, Rabu (9/10) kemarin, menjadi biang kerok anjloknya IHSG.

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi (10/9) terjun bebas ke bawah level psikologis 5.000, yaitu pukul 9.25 WIB melemah 191,87 poin atau 3,73 persen ke posisi 4.957,5.

Untuk mencegah kejatuhan ekonomi lebih dalam lagi, Airlangga ngotot minta Anies untuk fleksibel menerapkan aturan itu. Menurutnya, jangan semua perkantoran ditutup, tetapi menerapkan flexible working hours. Artinya, 50 persen karyawan bekerja di rumah, sisanya tetap bekerja di kantor.

Suara senada juga disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Ia bahkan memandang langkah Anies tidak realistis. Ia lalu minta Anies untuk melenturkan kebijakannya.

Untuk perusahaan yang telah menerapkan protokol kesehatan, mestinya bisa diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Misal, banyak perusahaan yang sudah menyediakan kendaraan sendiri, sehingga tidak naik angkutan umum, dapat diijinkan operasi.

Untuk memuluskan usulan ini, ia menyarankan kepada Kadin untuk mengajukannya kepada Anies.

Suara lainnya disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kebijakan Anies dikhawatirkan dapat membuat industri manufaktur lemah. Padahal, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan produk-produk substitusi impor dan membnagkitkan industri lokal.

Kadin sendiri lebih bersikap netral. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani, mengakui keputusan Anies sebagai sebuah tantangan. Untuk itu, agar ingin bertahan, dunia usaha harus mampu melakukan dua hal: navigasi dan adaptasi.

Lain lagi yang disuarakan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto. Menurutnya, menegaskan PSBB total tidak boleh menghalangi jalur distribusi.

“Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi yaitu jalur distribusi,” katanya.

Agus menyatakan jalur distribusi tidak boleh terhalangi oleh penerapan PSBB agar pasokan atau rantai pasok tidak terganggu.

Ia menyatakan setiap wilayah termasuk DKI Jakarta yang memberlakukan PSBB harus mampu memberikan kelancaran terhadap jalur distribusi termasuk logistik agar usaha dan perekonomian tetap berjalan.

Bagaimanapun, keputusan Anies harus dipertimbangkan dari dua sisi: keselamatan dan nyawa. Setidaknya, jika protokol dijalankan dengan ketat dan disiplin, mestinya penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

Airlangga kemudian menyebutkan kondisi di Jakrta. Tingkat kesembuhan pasein COVID-19 di DKI Jakarta sekitar 75,2 persen.

Terhadap ketersediaan kapasitas ruang untuk pasien Covid-19, yang menjadi kekhawatiran Anies, Airlangga memastikan pemerintah pasti melihat perkembangan situasi dan selalu meningkat kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan. (ahm)

Comments

comments