Mini Lockdown Terbukti Efektif Tekan Penyebaran COVID di Daerah

Acuantoday.com, Jakarta- Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang diterapkan pada beberapa daerah di provinsi Jawa Barat menuai hasil positif. Dimana daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, seperti kecamatan atau kelurahan yang menjadi sumber penularan Covid-19 dikendalikan mobilitas penduduknya.

Saat ini beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi satu kabupaten atau kota.

“Maka dari itu diarahkan Presiden Joko Widodo agar kita mampu selain melakukan PSBB, untuk bisa fokus lebih kecil lagi dimana kasus itu berada,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan COCID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (1/10).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya intervensi berbasis lokal yang perlu dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam mengatasi penularan Covid-19.

Intervensi berbasis lokal yang dimaksud Jokowi adalah pembatasan sosial berskala mikro (PSBM), misalnya di tingkat RT, RW, kantor, atau pondok pesantren yang dianggap lebih efektif menekan angka penularan.

Kepala Negara mengistilahkan PSBM dimaksud dengan sebutan ‘mini lockdown’. Menurut Presiden Jokowi, mini lockdown lebih’ efektif ketimbang PSBB.

Wiku menambahkan dengan keberhasilan PSBM maka daerah lain sekitarnya yang masih dalam satu kabupaten atau kota yang sama, atau provinsi yang sama, tidak harus melakukan PSBB. Mengingat penanganan masalah harus dilakukan pada titik penularan tersebut.

Disamping itu masyarakat masih menunggu-nunggu kepastian harga swab Covid-19 terjangkau yang akan ditetapkan pemerintah. Sementara ini kisaran harga yang beredar di masyarakat antara Rp 439 ribu sampai Rp797 ribu.

“Harga swab masih terus dikaji pemerintah. Karena kita ingin memastikan bahwa harga swab tersebut betul-betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Wiku.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa penyelenggara tes swab itu bervariasi dan sesuai biaya yang dikeluarkan. Dan tidak menghilangkan sisi keuntungan dalam tes swab tersebut.

“Tentunya pasti mengambil untung harus dilakukan, tetapi dalam jumlah yang terbatas karena ini adalah masalah pandemi. Sehingga toleransi yang terjadi secara keseluruhan itu nanti akan kami umumkan ke publik setelah kajian selesai,” lanjut Wiku.

Selain itu saat ini untuk menangani pasien tanpa gejala atau orang tanpa gejala (OTG), pemerintah sedang mempersiapkan hotel berbintang dua dan tiga, kerjasama Kemenparekraf dengan PHRI, serta pemerintah daerah setempat. Total saat ini ada 4.100 kamar tersedia di DKI Jakarta begitu juga provinsi prioritas sudah ada ribuan tempat tidur untuk pasien OTG.(har)

Comments

comments