MPR: Jangan Lawan Marah dengan Marah, Buka Pintu Dialog!

Gedung MPR/DPR./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta pemerintah untuk membuka pintu dialog seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Saat ini orang sedang marah karena UU tersebut. Jangan kemarahan dilawan dengan kemarahan pula. Karena itu perlu penyaluran melalui jalur dialog,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10).

Seperi diketahui, Kamis (8/10), terjadi gelombang penolakan terhadap UU Omnibuslaw dari para buruh, mahasiswa dan masyarakat umum di sejumlah daerah di Indonesia.

Aksi massa yang semula berjalan damai akhirnya pecah dan menimbulkan kekacauan. Di Jakarta saja, terjadi tindakan anarkis perusakan terhadap fasilitas umum, halte, perkantoran dan ruku-roko.

“Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi,” kata Jazilul.

Olehnya itu, politisi PKB mengatakan, MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat, untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa.

“MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Menurut Jazilul, semua elemen bangsa harus dilibatkan, mulai dari pihak Istana, Pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, Ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.

“Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.

Politisi yang akrab disapa Gus Jazil ini menilai, saat ini belum ada lembaga yang mengajak berbagai elemen masyarakat itu untuk duduk bersama memecahkan persoalan bangsa.

MPR, menurut dia, sangat tepat untuk berperan menjadi lembaga tempat berdialog berbagai elemen masyarakat sesuai dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan.

“Sehingga, tidak terjadi kebuntuan. Jadi orang tidak menyalurkan kemarahannya di tempat-tempat umum apalagi dengan merusak fasilitas publik, halte, perkantoran,” imbuhnya.

Gus Jazil menambahkan untuk meredam kemarahan publik, seperti aksi demo menolak UU Cipta Kerja, tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. Artinya, menggunakan pendekatan represif dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur.

Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Solo. Joko Widodo seringkali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Semua elemen masyarakat mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik sering diajak berdialog mencari solusi setiap persoalan.

“Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Yaitu, musyawarah bersama,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments