Mudik Lebaran Tak Banyak Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Calon penumpang bersiap menaiki bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (26/3/2021). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan COVID-19 yang masih tinggi terutama pasca libur panjang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Acuantoday.com, Jakarta- Mudik Lebaran 2021 di masa pandemi Covid-19 diyakini tidak banyak mendongkrak atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penyebabnya karena pembatasan maupun larangan yang dilakukan di masa pandemi membuat ruang gerak pemudik dibatasi. Di sisi lain, pemudik pun lebih berhemat dalam membelanjakan uangnya.

Penegasan disampaikan Pengamat ekonomi dari INDEF, Enny Sri Hartati dalam diskusi “Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Enny menjelaskan tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari aktivitas mudik dibanding dengan risiko Covid-19. Sehingga niatan mudik sesunguhnya hanya sekedar memenuhi tuntutan untuk berlebaran menemui orangtua atau sanak keluarga.

“Kalaupun pergi ke lokasi Wisata, tidak belanja karena membawa bekal dari rumah,” kata Enny.

Lebih jauh, Enny mengatakan kegiatan yang dapat membangkitkan ekonomi itu adalah lapangan kerja. Sehingga bisa mendongkrak daya beli masyarakat.
“Nah, sekarang ini mau ada mudik atau tidak, ya tidak ada pengaruhnya. Karena saat ini masyarakat banyak kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

Dari beberapa pengalaman 3 kali libur panjang pada 2020, sambung Enny, membuktikan tidak ada peningkatan pengeluaran berarti dari masyarakat kota kepada masyarakat di daerah atau pedesaan.
“Artinya aktivitas ekonomi itu tidak punya dampak, misalnya ada peningkatan penjualan ritel, ada peningkatan produktivitas, ada peningkatan perputaran uang dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengaku pro kontra soal Mudik saat ini tidak segaduh seperti 2020 lalu. Karena masyarakat khususnya Jadodetabek yang dilarang mudik mendapat bantalan, Bansos.

“Saya ingat betul, bansos itu diarahkan untuk mencover untuk masyarakat yang tidak pulang dan terkena dampak langsung dari Covid-19,” kata Melki.

Sehingga warga yang tidak mudik itu sebenarnya adalah warga yang sebagian besar bekerja pada sektor informal. “Pun begitu dengan warga yang berasal dari Jawa tengah, Jawa Timur, Jogja dan Jawa Barat bisa tercover dan tidak pulang, karena mendapat bansos,” urai Melki, panggilan akrabnya.

Oleh karena itu, kalau memang melarang mudik, maka pemerintah harus memikirkan cara agar warga yang tidak pulang bisa beraktifitas secara normal pada Ramadan hingga Idul Fitri. Sehingga mereka bisa bertahan untuk menikmati Ramadhan dan masa Idul Fitri ini dengan baik.

Sedangkan Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho mengatakan pemerintah tidak konsisten terhadap kegiatan mudik ini. Faktanya sampai hari ini, tidak ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah secara resmi dan yang mengatur soal Mudik 2021.

Dia mendesak pemerintah harus menunjukkan sikap keteladanan dan berkomitmen untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Karena trend sudah sangat jelas, bahwa setiap hari hari libur panjang arus mudik tetap berlangsung.

“Jadi harus berani ambil tindakan tegas, walaupun pahit,” tegas Irwan. (rht)

Comments

comments