Munas MUI Bahas Sejumlah Fatwa, Ada Politik Dinasti dan Masa Jabatan Presiden

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh dalam tangkapan layar akun Youtube BNPB Indonesia saat menayangkan jumpa pers penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (18-5-2020)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2020 yang akan digelar 25-28 November 2020 mendatang bakal membahas sejumlah fatwa penting.

Ada tiga bidang yang menjadi pembahasan dalam Munas yang juga mengagendakan suksesi kepemimpinan di tubuh MUI tersebut, yakni

akan membahas sejumlah fatwa, selain mengagendakan suksesi kepemimpinan pengurus MUI untuk masa bakti 5 tahun, yakni sosial budaya, ibadah, dan ekonomi syariah.

Selain itu, Ketua Tim Materi Fatwa Munas MUI Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangan persnya, Senin (19/10) pagi, juga mencakup fatwa tentang perencanaan haji belia dan dana talangan haji, pengawasan pengelolaan zakat dan zakat perusahaan dan wakaf

“(Kemudian) pemilihan umum, termasuk periode masa bakti presiden, pilkada dan politik dinasti, serta paham komunisme,” kata Niam yang juga Sekretaris Komisi Fatwa MUI itu.

Selain itu, dalam pembahasan fatwa tersebut juga akan membahas berbagai hal terkait dengan COVID-19, seperti tentang vaksin, penanggulangannya, rambu-rambu adaptasi kehidupan baru, pemanfaatan bagian tubuh manusia untuk menjadi bahan pengobatan, dan hal terkait lainnya.

Komisi Fatwa MUI, kata dia, terus menggelar rapat internal mengundang para ahli sampai akhir Oktober untuk membahas rencana fatwa yang sudah difinalisasi. Dengan begitu, dua pekan sebelum munas berlangsung, peserta munas sudah menerima materi draf fatwa dan mendalaminya untuk dibahas pada saat Munas.

Agenda lima tahunan tersebut mundur dari rencana awal yang rencananya diselenggarakan pada pertengahan tahun ini akibat wabah COVID-19.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi mengatakan bahwa suksesi Ketum MUI akan dilaksanakan pada pertengahan 2020 melalui Musyawarah Nasional MUI.

Hal itu dikatakannya pada akhir 2019 atau jauh hari sebelum pandemi COVID-19 melanda seantero dunia, termasuk Indonesia.

“Untuk munas yang diagendakan pada tahun 2020 akan dilakukan pergantian kepengurusan, akan dipilih ketum baru,” katanya. (ahm)

Comments

comments