Munculnya Beragam Sanksi Sosial karena Hukuman Pidana Prokes COVID Belum Jelas

Ilustrasi- Pelanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19 mendapat sanksi push up. Fenomena munculnya beragam sanksi pelanggaran prokes COVID-19 dinilai karena belum adanya ketentuan perundangan yang mengatur jelas dan tegas tentang hukuman pidananya. Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Beragam sanksi sosial pelanggaran protokol kesehatan (prokes) COVID-19 mulai dari push up, membaca doa di makam khusus korban corona, digotong dalam peti mati dinilai tidak membuat efek jera masyarakat.

Di sisi lain, banyaknya sanksi sosial dalam upaya penegakan hukum tersebut muncul karena belum jelasnya peraturan perundangan tentang hukuman pidana pelanggaran prokes COVID-19.

“Aparat jadi bingung mesti apa dilakukan kalau ada pelanggaran. Hasilnya, bertindak sporadis. Makanya nggak heran ada diskriminasi penindakan. Yang satu kena sanksi, satu lagi lolos,” kata Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kepada Acuantoday.com, Kamis (24/9).

Trubus menilai ketegasan aparat TNI, Polri hingga Satpol PP dalam penegakan prokes akhirnya hanya terbatas pada sanksi-sanksi tersebut, selama belum adanya payung hukum yang jelas terkait penindakan pelanggaran.

Selama ini, Trubus menjelaskan bahwa aturan penegakan prokes di tiap daerah masih berbasis peraturan walikota (Perwal) atau peraturan bupati (Perbup), sehingga belum bisa mengatur hukum pidana kurungannya.

“Masyarakat pelanggar prokes itu terdiri tiga, ada yang patuh, bandel, terus setengah bandel dan patuh. Nah, yang bandel itu harus dipidana, dan itu harus dibuat Perda,” katanya.

Untuk diketahui, jumlah pelanggaran prokes menjadi sorotan. Di DKI Jakarta, misalnya, Polda Metro Jaya tercatat telah menindak sebanyak 46.134 pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam satu pekan Operasi Yustisi prokes.

Dalam sepekan, jumlah denda dari pelanggaran PSBB mencapai Rp280.501.500. Rinciannya, sanksi teguran tertulis sebanyak 22.885 orang, sanksi sosial sebanyak 22.576 orang dan sanksi administrasi sebanyak 1.890 orang.(rwo/har)

Comments

comments