Musim Pilkada Telah Tiba, KPK tak Bisa Diintervensi Politik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron/Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  sesuai peraturan sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun terutama di masa Pilkada serentak 2020 ini.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/9)

Dia memastikan,  setiap kasus yang ditangani oleh KPK telah ditentukan standar operasional-nya. Sehingga, seseorang tidak mungkin ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan tanpa memenuhi syarat yang sangat ketat.

Nurul Ghufron menjelaskan, sampai saat ini KPK masih mempertimbangkan untuk membuat kebijakan mengenai penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti Pilkada Serentak 2020.

“KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan seperti itu apakah diperlukan atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, kebijakan menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020 akan diterapkan oleh institusi Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis telah menerbitkan surat telegram tentang instruksi kepada jajaran-nya mengenai penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah selama rangkaian Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo Rabu (2/9), menuturkan, bahwa penundaan proses hukum ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan selama pilkada serentak dan mencegah dimanfaatkannya Polri oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. (Robi/Ant)

Comments

comments