Najwa Shihab Resmi Dipolisikan, Ketua Relawan Jokowi: Wawancara Kursi Kosong Sama dengan Serang Presiden

Ketua umum Relawan Jokowi Bersatu, Slivia Soembrato (kiri) melaporkan aksi wawancara kursi kosong Najwa Shihab untuk Menkes Terawan ke Polda Metro Jaya./Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Wawancara kursi kosong yang dilakukan Najwa Shihab untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, berbuntut pelaporan jurnalis senior tersebut ke polisi. 

Merasa tak terima, Najwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Relawan Jokowi Bersatu, Slivia Soembarto, Selasa (6/10/2020). 

Ia menilai, wawancara kursi kosong itu tak elok dilakukan, sebab sama saja melecehkan Presiden Joko Widodo sebagai simbol negara

“Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden. Karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujarnya setelah melapor di Polda Metro Jaya, Selasa (6/10). 

Kendati polisi belum resmi mengusut kasus ini, ia melaporkan Najwa dengan pelanggaran Undang-undang ITE, cyber bullying dan perbuatan tidak menyenangkan. 

Ketika ditanya barang bukti apa saja yang dilampirkan, ia menjawab baru sebatas rekaman video dalam acara Mata Najwa yang disiarkan di akun YouTube Najwa Shihab dan Trans 7. 

Muatan wawancara Najwa, dinilainya, tidak lebih dari produk jurnalistik yang ditujukan untuk membuat parodi mengolok-olok pejabat negara sekelas menteri. 

“Parodi itu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri, karena beliau adalah representasi dari pada presiden Republik Indonesia,” ucapnya. 

Tujuan pelaporan ini, ia menambahkan, sebagai bentuk penyetopan praktik jurnalistik yang menyerang simbol negara.  

“Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru itu saja,” tuturnya. 

Sebelumnya, wawancara kursi kosong untuk Menkes Terawan yang dilakukan Najwa mendadak menjadi buah bibir, karena muatan wawancara yang disiarkan Trans 7 pada 28 September itu dianggap menyinggung keras peranan pemerintah dalam penanganan COVID-19. (rwo)

Comments

comments