Nakes Banyak Meninggal karena COVID-19 Kinerja Menkes Budi Disorot

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta– Tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia kini makin dalam posisi rentan tertular Covid-19 dan kemudian meninggal dunia karena virus yang mulanya merebak di Provinisi Wuhan, Tiongkok itu. Kinerja Menteri Kesehatan (Menkes) baru Budi Gunadi Sadikin lantas disorot.

Temuan data dari koalisi warga untuk hak asasi warga serta masalah kesehatan masyarakat bernama Lapor Covid-19 dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkapkan bahwa setidaknya 620 tenaga kesehatan meninggal akibat terpapar virus corona hingga hari ini.

“Pekerjaan rumah Menteri Kesehatan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan belum kunjung terlihat nyata. Jika tidak segera diatasi, semakin banyak warga meninggal hanya karena otoritas abai dalam memberikan hak atas layanan dan perawatan kesehatan,” ungkap dua lembaga itu dalam siaran pers gabungan, Jumat (15/1).

Dalam kajian LaporCovid-19 dan CISDI terungkap adanya tren baru jumlah nakes yang meninggal semakin banyak ialah mereka yang bertugas di fasilitas layanan primer, seperti puskesmas dan klinik. Tren ini lantas menunjukkan, bahwa penularan tidak hanya berfokus di lokus zona merah, seperti ruang isolasi pasien Covid-19 suatu rumah sakit, melainkan juga mendera garda terdepan di puskesmas dan klinik.

Situasi ini, menurut CISDI dan LaporCovid-19, justru tidak diimbangi dengan proteksi yang maksimal untuk nakes oleh pemerintah. Misal bisa dilihat dari survei kebutuhan puskesmas periode Agustus-September 2020, yang hasilnya menunjukkan sebanyak 40 persen puskesmas masih kekurangan masker bedah untuk memberikan pelayanan pada pasien dengan gejala Covid-19.

Semakin banyak nakes yang gugur, berpengaruh pada layanan kesehatan yang untuk saat ini masuk dalam kondisi genting, khususnya di Pulau Jawa, menurut kajian mereka.

Kajian LaporCovid-19 dan CISDI juga menunjukkan lonjakan kasus Covid-19 yang tak terkendali membuat rumah sakit tak mampu menampung pasien. Situasi ini lantas mengancam keselamatan masyarakat karena terhambatnya upaya penanganan segera, baik bagi pasien Covid-19 maupun non-Covid-19.

Laporan itu datang dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Contoh kasus di Kota Depok, salah seorang keluarga pasien di sana melaporkan, pada 3 Januari 2021, anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak di 10 rumah sakit rujukan Covid-19.

Dokter Tri Maharani, salah seorang relawan tim BantuWargaLaporCovid19, yang berada langsung di lapangan dalam penanganan virus corona, menekankan bahwa situasi layanan kesehatan sudah genting, lantaran membludaknya pasien virus corona, sementara fasilitas kesehatan dan nakes terbatas.

“Tanda-tanda kolaps layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak bulan September 2020, yang kemudian mereda pada periode pemberlakuan PSBB di Jakarta. Menjelang pertengahan November 2020, saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru, memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien,” jelasnya.

LaporCovid19 juga menemukan fakta di lapangan bahwa sistem rujuk antar fasilitas kesehatan tidak berjalan dengan baik, sistem informasi kapasitas RS tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19, tapi tidak mengetahui harus ke mana.

“Kondisi ini diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum kunjung diatasi, di antaranya keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time,” ungkap hasil temuan LaporCovid-19.

Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda mendorong langkah-langkah drastis oleh pemerintah agar layanan kesehatan nasional tidak runtuh. Pertama, mesti adanya komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan.

“Ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam membangun strategi maupun melaksanakan praktik komunikasi yang transparan dan akuntabel menyebabkan gagalnya masyarakat sepenuhnya menyadari kegawatan situasi pandemi ini,” katanya.

Lemahnya komunikasi publik yang transparan, lantas kata Olivua menyebabkan upaya  pemerintah menambah kapasitas tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan layanan kesehatan di tingkat rujukan, untuk menampung jumlah pasien dalam kondisi sedang hingga berat dan kritis.

Selain itu, dia melanjutkan, perbaikan sistem informasi kesehatan sudah tidak mungkin ditunda lagi. “Publik harus mendapatkan akses terhadap pendataan dan informasi dengan pembaruan real-time,” imbuhnya.

Terkait kondisi genting nakes rentan tertular yang bertugas di layanan primer, Olivia menekankan adanya inovasi sosial maupun pemanfaatan teknologi seperti pengembangan telemedicine dan rumah sakit virtual covid akan membantu menetapkan skala prioritas penanganan pasien.

“Sesungguhnya saat ini kita tidak lagi mempunyai waktu. Kita harus kerahkan semua daya upaya demi menyelamatkan nyawa manusia,” tuturnya. (rwo)

Comments

comments