Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA Disebut dalam Sidang Perdana Pinangki

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Hasil sidang perdana dakwaan kasus suap Jaksa nonaktif Pinangki mengungkap peranan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam perencanaan meloloskan koruptor Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra dari jeratan hukum. 

Jaksa penuntut umum KMS Roni dalam sidang yang berlangsung pada hari ini, Rabu (23/9), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membeberkan proposal action plan yang merencanakan 10 aksi upaya pembebasan Djoko Tjandra terkait putusan pidana penjara pada 2009 lalu. Empat di antaranya melibatkan dua nama pejabat hukum itu. 

Aksi pertama yang digagas Pinangki adalah penandatanganan Akta Jual Beli pada 13 Februari hingga 23 Februari 2020. Akta ini kemudian digunakan sebagai jaminan pembayaran uang dari Djoko, yang diketahui menjanjikan 1 juta dolar AS, bila upaya melawan hukum ini berhasil. 

Aksi kedua, barulah Jaksa Agung Burhanuddin direncanakan terlibat. Ia berperan menerima surat yang dimaksudkan Pinangki melalui pengacara Anita Kolopaking. Surat ini sebagai permohonan fatwa Mahkamah Agung (MA). Aksi tersebut rencananya dilakukan pada 24 hingga 25 Februari 2020.

Burhanuddin kemudian terlibat lagi dalam rencana aksi ketiga. Kali ini ia, mengirimkan surat berisi permohonan fatwa MA itu kepada Hatta Ali yang saat itu masih berstatus Ketua MA. Aksi ketiga direncanakan dilakukan pada 26 Februari hingga 1 Maret 2020. 

Aksi keempat adalah pembayaran 25 persen komitmen fee dari Djoko Tjandra kepada Pinangki sebanyak 250 ribu dolar AS yang rencananya dilaksanakan pada 1 hingga 5 Maret 2020.

Aksi kelima, Djoko Tjandra melalui Andi Irfan membayar 500 ribu dolar AS untuk mengkondisikan media, yang direncanakan dibayar pada 1-5 Maret 2020. Jaksa dalam hal ini tidak merinci detail ihwal media yang dimaksud. 

Hatta Ali baru direncanakan terlibat dalam aksi keenam. Ia bertugas menjawab surat permohonan dari Jaksa Agung mengenai permohonan fatwa. Tahap ini direncanakan terlaksana pada 6 sampai 16 Maret 2020. 

Di tahap ketujuh, lagi-lagi Burhanuddin terlibat dengan menerbitkan instruksi terkait surat dari Hatta Ali. Aksi ini direncanakan terwujud pada 16 hingga 26 Maret 2020. “Yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah Kejaksaan Agung menginstruksikan pada bawahannya untuk melaksanakan fatwa MA,” kata JPU.

Tahap kedelapan, Djoko membayar 10 juta dolar AS melalui security deposit box pada Maret hingga April 2020 dengan catatan apabila plan ke-2, 3, 6, dan 7 bisa berhasil.

NEXT PAGE

Comments

comments