Komisi I DPR RI telah merampungkan tahap pertama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). RUU ini dipastikan akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI besok, Kamis (20/3/2025), untuk disahkan sebagai undang-undang.
“Rapat paripurna akan dilaksanakan sesuai agenda,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat dikonfirmasi Rabu (19/3). Sidang pengesahan direncanakan digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, pukul 09.30 WIB.
Selain RUU TNI, paripurna juga akan membahas 10 RUU inisiatif Komisi II terkait pembentukan kabupaten/kota baru serta revisi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kedua rancangan tersebut akan melalui tahap pengambilan keputusan sebagai usul inisiatif dewan.
Baca Juga: Aksi Protes Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Dilaporkan ke Polisi, Aktivis Sindir Upaya Pembungkaman
Konsensus Komisi I dan Pemerintah
Keputusan mengangkat RUU TNI ke paripurna mengikuti kesepakatan antara Komisi I dan pemerintah dalam rapat kerja (raker) pada Selasa (18/3). Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Wakil Menhan Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Setneg hadir dalam pertemuan tersebut.
Utut Adianto, anggota Komisi I, menyatakan seluruh fraksi di DPR RI telah menyetujui pengesahan RUU ini ke tingkat II. “Seluruh stakeholder, termasuk pimpinan TNI dan kepala staf angkatan, telah dilibatkan dalam pembahasan,” ujarnya.
Proses pembahasan meliputi rapat panitia kerja (Panja), tim perumus, dan sinkronisasi. Setelah presentasi laporan Panja dalam raker, seluruh fraksi—termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat—memberikan lampu hijau dengan catatan khusus. “Persetujuan diberikan dengan berbagai masukan yang akan menjadi bahan evaluasi,” tambah Utut.
Baca Juga: Revisi UU TNI 2025: Kontroversi, Isi, dan Status Terkini
Dalam pemungutan suara akhir, seluruh anggota Komisi I menyatakan kesepakatan melalui tepuk palu ketua sidang. Dengan ini, revisi UU TNI resmi masuk agenda paripurna sebagai langkah akhir penetapan regulasi baru.