Cirebon, 7 Februari 2025 — Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 7 Cirebon pada Jumat (7/2/2025). Kunjungan tersebut tiba-tiba menarik perhatian ketika dua siswi memberanikan diri melaporkan dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP).
Salah satu siswi mengungkapkan bahwa dana PIP yang seharusnya mereka terima penuh telah mengalami pemotongan. “Bantuan PIP kami dipotong. Katanya itu sumbangan dari partai,” ujar siswi tersebut kepada Dedi Mulyadi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Dedi langsung meluruskan bahwa PIP adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah, bukan sumbangan dari partai politik. “Program ini biasanya dikelola oleh anggota DPR RI di daerah pemilihan mereka, tapi itu murni program pemerintah,” jelasnya.
Rincian Dugaan Pemotongan Dana
Siswi tersebut menjelaskan bahwa dirinya menerima bantuan sebesar Rp 1,8 juta per tahun, namun dana tersebut dipotong sebesar Rp 250.000. Dedi pun menanyakan mekanisme pemotongan tersebut.
“Bagaimana caranya bisa dipotong?” tanya Dedi.
Siswi itu mengungkapkan bahwa buku tabungan, kartu ATM, dan PIN mereka dipegang oleh pihak sekolah. Bahkan, nomor PIN diseragamkan untuk semua siswa, yang menurut Dedi sangat tidak wajar. “PIN itu seharusnya rahasia dan tidak boleh diketahui orang lain,” tegasnya.
Baca Juga: Dana PIP Kemdikbud go id Segera Cair! Begini Cara Cek dan Cairkan
Dugaan Praktik Tidak Transparan di Sekolah
Lebih lanjut, siswi tersebut mengatakan bahwa jika ada perubahan PIN, siswa diwajibkan melaporkannya ke pihak sekolah. Dedi menyayangkan praktik ini karena mengancam keamanan dana bantuan.
Selain dugaan pemotongan PIP, para siswi juga mengeluhkan adanya pungutan sumbangan untuk masjid yang bersifat wajib sebesar Rp 150.000 per siswa. Meski disebut sebagai infak, namun adanya patokan nominal membuat siswa merasa terbebani.
Karena harus melanjutkan agenda lainnya, Dedi meminta nomor WhatsApp siswi tersebut untuk tindak lanjut. “Nanti kami hubungi lewat WA,” ujarnya.
Tindak Lanjut dan Komitmen Pemerintah
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyelewengan dana bantuan pendidikan di lingkungan sekolah. Dedi Mulyadi menegaskan akan menindaklanjuti laporan ini secara serius dan berjanji untuk melakukan investigasi mendalam guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana PIP.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi berkomitmen untuk melindungi hak-hak siswa dan memastikan setiap bantuan yang disalurkan pemerintah dapat diterima penuh tanpa adanya potongan tidak sah.