― Advertisement ―

HomeNewsIstilah 'Asian Value' Trending di Media Sosial X, Apa Maksud dari Frasa...

Istilah ‘Asian Value’ Trending di Media Sosial X, Apa Maksud dari Frasa Tersebut?

Sebuah acara siniar atau podcast dalam akun Youtube bernama Total Politik mengundang seorang stand up comedian Pandji Pragiwaksono yang diunggah pada Selasa (4/6).

Dalam podcast tersebut dibawakan oleh dua orang host bernama Arie Putra dan Budi Adiputro. Di tengah perbincangan dalam podcast tersebut keluar sebuah frasa “Asian Value” dan kata tersebut terdengar cukup asing oleh sebagian warganet.

Hingga Kamis (6/6), kata tersebut masih bertengger di trending topic platform X dengan jumlah perbincangan mencapai 102 ribu kali.

Frasa tersebut muncul, berawal ketika Arie Putra menyatakan bila Pandji sensitif terhadap pembahasan tentang politik dinasti. Menurutnya, dinasti politik adalah hak bagi warga negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan “Asian Value“?

Setelah itu muncul diskusi yang akhirnya Arie Putra menyebutkan “Asian Value“. Menurut keduanya, dinasti politik merupakan hal yang sah-sah saja jika terjadi.

Sebuah situs bernama Britannica menjelaskan, Asian Value atau nilai-nilai Asia adalah serangkaian nilai yang dipromosikan oleh beberapa pemimpin politik dan intelektual Asia sejak akhir abad ke-20, sebagai cara pandang alternatif terhadap nilai-nilai politik Barat seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan kapitalisme.

Berdasarkan situs tersebut, asian value biasanya percaya bila perekonomian di wilayah Asia Timur bisa berkembang karena kesamaan budaya masyarakat, khususnya warisan Konfusianisme, yaitusebuah sistem pemikiran yang berasal dari Tiongkok kuno.

Seorang profesor hubungan internasional dari Universitas Flinders, Michael Barr dalam makalahnya di tahun 2000 menyebutkan, saat itu Barat sedang menikmati tingkat kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang politik dan ekonomi.

Sehingga membuat Amerika Serikat dan Eropa merespons situasi ini dengan antusiasme yang tidak seperti biasanya untuk mengekspor demokrasi dan hak asasi manusia ke seluruh dunia.

Sedangkan, negara di bagian Asia-Pasifik memandang Barat secara berbeda. Mereka merayakan kohesi sosial dan keberhasilan ekonomi dengan kebanggaannya bisa mencapai pertumbuhan tanpa “menderita akibat individualisme berlebihan”.

Seorang profesor dari Universitas Brunei Darussalam dalam makalahnya tahun 2004 menyebut, inti dari budaya dan identitas Asia bermuara pada nilai-nilai konsensus, harmoni, persatuan, dan komunitas.

Dari teori tersebut, muncul empat klaim Asian Value, yakni:

  1. HAM tidak bersifat universal dan tidak dapat diglobalisasikan.
  2. Masyarakat Asia tidak berpusat pada individu tapi pada keluarga.
  3. Masyarakat Asia menempatkan hak-hak sosial dan ekonomi di atas hak-hak politik individu.
  4. Hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri mencakup yurisdiksi

Di samping itu, bagi mereka yang percaya dengan asian value menegaskan, nila-nilai politik Barat tidak cocok untuk masyarakat Asia, karena nilai-nilai tersebut mengandalkan individualisme dan legalisme yang berlebihan.

Selain itu, dari mengandalkan individualisme dan legalisme yang berlebihan, dianggap akan mengancam dan merusak tatanan sosial hingga dinamisme ekonomi.

Asian value mengundang banyak perdebatan dari berbagai negara yang pada ada akhirnya muncul poin-poin penting asian value yang ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Maret tahun 1993.

Inti dari poin-poin asian value tersebut adalah:

  1. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan berkaitan dengan Asian value.
  2. Pembangunan ekonomi harus diprioritaskan pada masyarakat yang sedang berjuang keluar dari ambang kemiskinan.
  3. Hak-hak sipil dan politik harus berada di bawah hak-hak ekonomi dan sosial.
  4. Kepentingan warga negara harus didahulukan dibandingkan hak-hak individu penguasa.

Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh 34 negara di Asia namun mendapatkan kritik dari organisasi-organisasi hak asasi manusia di Asia.

Beberapa bulan sebelum dikeluarkannya Deklarasi Bangkok 1993, keluar deklarasi bernama Deklarasi Wina pada Juni 1993 yang juga membahas tentang HAM.

Deklarasi Wina ditandatangani oleh 171 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berisi konsensus, yang menegaskan universalitas, ketidakterpisahan, keterkaitan dan saling ketergantungan dari semua hak asasi manusia sebagai prinsip utama.

Deklarasi Wina menegaskan, perlindungan hak asasi manusia adalah tugas utama PBB, yaitu memberi rekomendasi pembentukan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Apakah Asian value relevan dengan kondisi negara Asia saat ini?

Hingga saat ini, teori Asian value masih menjadi perdebatan, benarkah komitmen atas teori tersebut terhadap keadilan dan kesetaraan global dapat didasarkan pada hak asasi manusia.