Baru-baru ini mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengungkapkan adanya keluhan dari pemilik sekolah swasta hingga pondok pesantren (ponpes) yang kehilangan tenaga pengajar atau guru karena dibukanya program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru.
Hal tersebut ia sampaikan di akun X pribadinya @mohmahfudmd yang diunggah pada Kamis (18/7/2024) malam.
Menurut penjelasannya, banyak lembaga pendidikan formal swasta termasuk ponpes yang mengeluh karena guru-guru yang diangkat sebagai pegawai tetap di lembaga pendidikannya kemudian mengikuti seleksi PPPK, ketika lolos mereka bekerja di sekolah negeri sehingga sekolah swasta kekurangan guru.
“Bnyk lembaga pendidikan formal swasta, termasuk ponpes, yg mempunyai sekolah mengeluh. Guru2 yang mereka angkat sbg pegawai tetap swastsvdari bawah bnyk yg ikut test menjadi pegawai pemerintah dgn status PPPK. Mereka yg lulus test kemudian diangkat dan dipindah ke sekolah2 negeri. Lembaga swasta dan ponpes jadi kehilangan guru2 terbaiknya, mereka menjerit. ” tulis Mahmud MD di akun X miliknya.
Lanjut Mahfud dalam unggahannya, ia menyarankan agar guru-guru yang mengikuti seleksi PPPK tetap ditugaskan di sekolah swasta asalnya dan memberi contoh sebagaimana yang terjadi di zaman kepemimpinan Suharto.
“Apa tidak sebaiknya, biar peran serta masyarakat melalui sekolah swasta berjalan baik, guru2 yg lulus test PPPK tetap ditugaskan di swasta? Zaman Orba dulu banyak guru dan dosen negeri yg dipekerjakan sbg guru dan dosen swasta,” lanjutnya.
“Pegawai tetap swasta yang PNS yg disebut “dipekerjakan” sedangkan PNS yg tugas sementara (dlm waktu tertentu) di swasta disebut “diperbantukan”. Kasihan, Pak, setiap ke ponpes selalu muncul keluhan “kehilangan banyak guru”,” tutup Mahfud.
Unggahannya tersebut mengundang ratusan reaksi pro dan kontra dari para netizen terutama pengguna media sosial X.
@Dry****taman: “Pak tolong perhatikan juga tingkat kebutuhan guru BK, banyak sekolah yang rasio guru BK PNS 2 : 800 siswa bahkan ada yang 1 : 1.000 siswa. Kalau bapak tidak percaya silakan dm saya atau bapak bisa bicarakan dgn ketua MGBK SMA/SMK nasional, dengarkan keluhannya… 🙏“
@_rive****ven: “Setuju Prof… itu namanya pemerataan guru terbaik. Wong murid saja kenak zonasi biar gada istilah sekolah favorit“
@rand****ayanto: “Kenapa ga nyuruh swasta aja naikin gaji gurunya? Kalau gaji besar mereka pasti akan lebih memilih bertahan.“
Sebelumnya juga tersebar kabar bahwa guru honorer terkena “cleansing” oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta yang diklaim bertujuan untuk penataan kembali agar para guru honorer tersebut mengikuti seleksi PPPK.
Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin pada Rabu (17/7/2024).
“Kami bukan pecat. tapi melakukan penataan. dan juga penertiban dalam rangka agar para guru benar-benar tertib,” kata Budi.
Menurutnya, penataan kembali guru honorer berdasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan 400 sampling guru honorer yang dipekerjakan tidak memnuhi aturan pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Oleh karena itu, dinas pendidikan setempat menyarankan kepada guru honorer untuk mengikuti seleksi PPPK yang dibuka sebanyak hampir 1.900 kuota oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dari keputusan yang diambil oleh Disdik Jakarta tersebut, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta akan meminta penjelasan dari pihak Disdik Jakarta terkait latar belakang, tujuan, dan dampak, dari keputusan tersebut.
“DPRD Jakarta khususnya Komisi E akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran pada 23 Juli nanti,” kata Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Abdul Aziz, Kamis (18/7/2024).