Pemanggilan jurnalis senior Aiman Witjaksono oleh Polda Metro Jaya dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo tidak bisa dipandang sebagai peristiwa rutin. Ia terjadi di persimpangan antara hukum, politik, dan kebebasan pers—tiga hal yang, ketika bertemu, jarang menghasilkan situasi yang sederhana.
Pada Kamis, 2 April 2026, Aiman dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Namun ia tidak hadir secara langsung. Melalui tim kuasa hukum, ia mengirimkan legal opinion atau pendapat hukum tertulis. Dalam keterangannya, pihak kepolisian menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari hak saksi dalam memberikan klarifikasi.
Di sisi lain, tim kuasa hukum Aiman menegaskan bahwa kliennya tetap kooperatif, tetapi memandang perkara ini perlu ditempatkan dalam kerangka hukum pers, bukan semata-mata pidana umum.
“Ini bukan sekadar pemeriksaan biasa. Ada aspek kebebasan pers yang harus dijaga,” demikian pernyataan dari tim kuasa hukum yang disampaikan kepada penyidik.
Daftar Isi
Kronologi Singkat Perkara
Polemik bermula dari kembali beredarnya isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di ruang publik. Isu tersebut kemudian diangkat dalam berbagai diskusi dan pemberitaan media.
Sebagai Pemimpin Redaksi iNews, Aiman dinilai memiliki keterkaitan dengan konten yang membahas isu tersebut. Aparat kemudian melakukan klarifikasi dengan memanggil sejumlah pihak, termasuk dari kalangan media.
Hingga saat ini, status Aiman masih sebagai saksi. Belum ada penetapan tersangka dalam perkara ini.
Hukum yang Digunakan: Sah, Tapi Diperdebatkan
Dalam kasus seperti ini, aparat biasanya merujuk pada sejumlah pasal:
- Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait distribusi konten bermuatan penghinaan
- Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran
Secara normatif, pasal-pasal tersebut sah. Namun dalam praktiknya, penggunaannya terhadap produk jurnalistik sering menuai kritik.
Ketua Dewan Pers dalam berbagai kesempatan pernah menegaskan bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Jika itu produk jurnalistik, maka mekanisme penyelesaiannya melalui Dewan Pers, bukan langsung pidana,” demikian prinsip yang berulang kali disampaikan Dewan Pers dalam kasus serupa.
Ketika Jalur Pers Dilewati
UU Pers menyediakan mekanisme yang jelas: hak jawab, hak koreksi, dan mediasi. Tujuannya sederhana, menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab.
Namun dalam praktik, jalur ini tidak selalu menjadi pilihan pertama.
Pengamat hukum media, dalam berbagai analisis, sering menilai bahwa penggunaan jalur pidana terhadap jurnalis berpotensi menciptakan efek jera yang tidak proporsional.
“Masalahnya bukan hanya pada satu kasus, tetapi pada dampaknya terhadap ekosistem pers secara keseluruhan,” ujar seorang akademisi komunikasi yang kerap meneliti isu kebebasan pers di Indonesia.
Efek Psikologis di Ruang Redaksi
Dampak terbesar dari kasus seperti ini sering kali tidak terlihat langsung.
Tidak ada larangan resmi. Tidak ada sensor terbuka. Namun ruang redaksi berubah.
- Topik sensitif mulai dihindari
- Bahasa menjadi lebih hati-hati
- Judul tidak lagi seagresif sebelumnya
Fenomena ini dikenal sebagai self-censorship. Dalam jangka panjang, ini bisa lebih efektif daripada pembatasan langsung—karena terjadi tanpa paksaan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam beberapa laporannya mencatat bahwa tekanan terhadap jurnalis tidak selalu berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui proses hukum yang berlarut.
Legal Opinion: Strategi atau Sinyal?
Langkah Aiman mengirimkan legal opinion patut dibaca lebih dari sekadar keputusan teknis.
Ini adalah cara untuk memindahkan arena. Dari ruang pemeriksaan ke ruang argumentasi hukum.
Dengan pendekatan ini, Aiman secara tidak langsung menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya tentang isi pemberitaan, tetapi tentang bagaimana hukum memperlakukan kerja jurnalistik.
Demokrasi dan Rasa Percaya Diri Negara
Pada akhirnya, kasus ini kembali pada satu hal:
seberapa percaya diri negara menghadapi kritik.
Dalam demokrasi yang matang, kritik—bahkan yang tajam sekalipun—tidak langsung diproses sebagai ancaman hukum. Ia diuji, dibantah, atau diluruskan.
Ketika jalur pidana menjadi respons awal, muncul kesan bahwa ruang dialog menyempit.
Penutup
Kasus Aiman Witjaksono mungkin akan selesai tanpa konsekuensi besar secara hukum. Namun dampaknya terhadap kebebasan pers bisa jauh lebih panjang.
Demokrasi tidak runtuh dalam satu peristiwa besar. Ia berubah perlahan, melalui keputusan-keputusan kecil yang membentuk kebiasaan.
Pertanyaan yang tersisa sederhana, tetapi penting:
apakah setelah ini, pers masih memiliki keberanian yang sama untuk bertanya?
Jika jawabannya tidak, maka persoalannya bukan lagi pada satu kasus—melainkan pada arah demokrasi itu sendiri.
